oleh

3 Petinggi Anak Usaha Sinarmas Dihukum 1 Tahun 8 Bulan

bhinnekanusantara.id – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan terhadap tiga petinggi anak usaha Sinar Mas Group.

Ketiga petinggi anak usaha Sinar Mas Group itu, yakni Wakil Direktur Utama PT Smart Tbk sekaligus Direktur/Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), Edy Saputra Suradja; Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas yang juga Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara Willy Agung Adipradhana serta Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy.

Majelis Hakim menyatakan ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama memberikan suap sebesar Rp 240 juta kepada empat anggota DPRD Kalteng yakni, ‎Ketua Komisi B DPRD Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Punding Ladewiq H Bangkan dan dua anggota Komisi B, Edy Rosada dan Arisavanah.

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim, Duta Baskara, saat membacakan amar putusan terhadap ketiga terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Suap tersebut diberikan agar Komisi B DPRD Propinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit yang diduga dilakukan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tak hanya itu, uang suap itu juga diberikan agar DPRD tidak memperpersoalkan PT BAP yang tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) serta belum memiliki plasma.

“Serta untuk meluruskan pemberitaan di media massa bahwa tidak ada pencemaran limbah di Danau Sembuluh oleh PT BAP,” kata hakim.

Atas tindak pidana yang dilakukan, ketiganya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, hakim menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara, untuk hal yang meringankan, hakim menilai para terdakwa berlaku sopan selama persidangan, menyesali dan mengakui perbuatan mereka. Ketiganya juga belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

 

 

Sumber : Berita Satu

Editor : Meymey login Polda Jateng