Jakarta – Kepala Seksi UKM Disabilitas Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang Joko Tri Saptono mengaku terharu dengan kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melalui Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri, merekrut kaum difabel. Joko menuturkan pernah terlintas di pikirannya bahwa tugas-tugas polisi yang sifatnya administratif dapat dilakukan kaum difabel.
“Selamat. Saya mbrebes,” ucap Joko sambil menjabat tangan Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo, dalam pertemuan di sela proses seleksi tingkat pusat Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (24/2/2024).
Joko mengaku terharu setelah mendengar penjelasan Dedi, bahwa Polri adalah lembaga kepolisian pertama di Asia yang mengambil kebijakan rekrutmen polisi disabilitas. Joko menuturkan dirinya bergaul dengan para polisi sejak 2009, dan saat itu dia melihat kawan-kawannya di kepolisian mengerjakan pekerjaan yang sifatnya administratif.
“Saya tuh dulu, sebenarnya angan saya sudah lama, Pak. Jujur Pak, ya, hampir 2010 atau 2009 saya sebenarnya sudah ikut kegiatan di kepolisian, saya ikut di bankom. Waktu itu zamannya Pak Badordin Haiti. Saya sering ke Polri dan sebagainya,” cerita Joko.
“Saya sering nongkrong di SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), orang laporan, datang. Saya hanya membayangkan waktu itu. ‘Kenapa bapak polisi yang kerjain ya, padahal sepertinya saya bisa ini. Apakah mungkin besok bisa tergantikan?’. Nah ini jawabannya, Pak. Mungkin doa saya, jawabannya ini,” sambung Joko.
Joko memuji konsep rekrutmen difabel yang digelar SSDM Polri, yakni merekrut sesuai kemampuan atau minat. Joko menuturkan selama ini kaum difabel mengalami kesulitan bekerja karena lowongan kerja yang dibuka atau disosialisasikan kepada mereka berdasarkan kebutuhan perusahaan, bukan kemampuan difabel.
“Kesulitan kami difabel bekerja adalah banyak perusahaan-perusahaan, orangnya (yang merekrut-red) ndak tahu akan kesukaan kami. Dia pasti akan (sampaikan-red) pengumuman-pengumuman (lowongan kerja-red) bisa ini, ini, ini, terus dikirim ke teman-teman difabel,” ujar Joko,
“Tapi kami nggak bisa itu. Seharusnya ditanyakan difabelnya kemampuannya apa, baru kita ajukan sesuai dengan kemampuan,” lanjut Joko.
Pertemuan Joko dengan Irjen Dedi juga diikuti Karo Pengendalian Personel SSDM Polri Brigjen Nurworo Danang, Karo SDM Polda Jateng Kombes Yohanes Ragil Heru Susetyo, serta Kepala Bagian Penyediaan Personel Biro Pengendalian Personel SSDM Polri Kombes Fadly Samad. Dalam kesempatan ini Dedi menerangkan kebijakan Jenderal Sigit diharapkan mewujudkan kesetaraan.
“Ini merupakan kebijakan Pak Kapolri yang memberikan kesetaraan, bahwa rekan-rekan disabilitas juga diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di tugas-tugas kepolisian. Dan kami juga sudah melaksanakan studi komparatif sebelum mengambil keputusan ini,” terang Dedi.
Dedi menuturkan kebijakan ini telah dilandasi studi komparatif di Australia dan Inggris. Oleh sebab itu Polri membuka kesempatan bagi difabel mengikuti seleksi SIPSS dan Bintara Polri.
“Tim Pak Danang dan Pak Fadly ini sudah melaksanakan studi komparatif mencari referensi. Di luar negeri memang sudah ada, di Australia kemudian di Inggris. Memang sebagian besar negara-negara di Eropa dan di negara persemakmuran Inggris. Khusus untuk perwira ini, Pak. Baru pertama kali kita merekrut disabilitas untuk golongan kepangkatan perwira. Kemudian nanti dari Pak Danang bersama tim juga mempersiapkan untuk yang Bintara nanti akan kita rekrut untuk tahun 2024 ini. Bulan April nanti akan kita sosialisasikan secara masif, nanti mohon bantuan kepada Pak Joko dan Ibu,” jelas mantan Kadiv Humas Polri ini.
Polda Jateng, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryonugroho, Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, Jawa Tengah, Jateng, AKBP Sigit, AKBP Suryadi, AKBP Erick Budi Santoso, Iptu Mohammad Bimo Seno, Kompol Joko Lelono, AKBP Hary Ardianto, AKBP Bronto Budiyono
