Aklamasi Berisiko Memecah Partai Golkar

bhinnekanusantara.id – Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa Golkar pernah memiliki pengalaman pahit mengenai pemilihan ketua umum secara aklamasi yang melahirkan perpecahan.

’’Pemaksaan aklamasi itu membuat kita pecah dan kita pernah pecah ada (kubu) Ancol dan Bali. Kubu Bali itu kan pemaksaan aklamasi yang melahirkan Ancol,’’ katanya.

Ia memperkirakan ada banyak nama yang akan muncul sebagai calon ketua umum. Selain Bamsoet, ada nama Ridwan Hisjam, Indra Bambang Utoyo, dan Airlangga Hartarto.

Menurut Bamsoet, yang terpenting pelajaran pahit soal perpecahan Golkar harus menjadi renungan bagi seluruh kader untuk membiarkan proses demokrasi berjalan. ‘’Demokrasi yang terpelihara di kalangan kader Partai Golkar harus dibiarkan berkembang. Jangan kemudian dipaksakan untuk seolah-olah harus aklamasi.’’

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader dan pimpinan partai untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam memilih ketua­ umum pada munas Desember 2019.

Airlangga menjelaskan bahwa pemilihan ketua umum secara aklamasi sudah beberapa kali dilakukan oleh Golkar.

‘’Pertama kali waktu Pak Ical (Aburizal Bakrie), kemudian waktu munaslub (munas luar biasa) kemarin. Jadi, Golkar sudah melaksanakan itu,’’ katanya.

Tidak bagus

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid menambahkan pihak yang berkeras menginginkan aklamasi merupakan pihak yang tidak berani untuk berkompetisi.

“Kalau dipakasakan (aklamasi) dan dibungkam tanpa melalui proses, justru malah tidak bagus,” tutur Nusron.

Nusron mengatakan perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam pelaksanaan munas.

Ia berharap perbedaan pendapat cukup terjadi dalam munas dan tidak berlanjut dalam kepengurusan Golkar secara keseluruhan.

Golkar diharapkan bisa kembali bersatu pascapelaksanaan munas.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan, jika mekanisme pemilihan ketua umum secara aklamasi dilakukan, Golkar tidak mencerminkan sebagai partai yang demokratis atau demokrasi di tubuh Golkar akan semakin suram.

‘’Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia. Sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain.’’

Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan munas.

‘‘Jika dalam Munas Golkar ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal itu berbahaya bagi ­eksistensi Partai Golkar,’’ ujarnya.

Sebaliknya, kader muda Partai Golkar Christina Aryani berharap proses munas dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat.

Christina menilai mu­syawarah mufakat dapat meminimalisasi potensi timbulnya gesekan antarpara pendukung kandidat calon ketua umum.

 

sumber : mediaindonesia

editor : dealova @polda jateng

#agussaibumi