oleh

Antisipasi Kekerasan Seksual, Bupati Semarang Siapkan Raperda Kabupaten Layak Anak

bhinnekanusantara.idPemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Semarang, Mundjirin dalam Rapat Paripurna di Gedung Dharma Bhakti Praja, Ungaran, Kabupaten Semarang pada Selasa (12/3/2019) siang.

Dalam paparannya, Mundjirin menyampaikan latar belakang Raperda tersebut ialah memenuhi hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menambahkan uraiannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksankan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Gunawan Wibisono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang menjelaskan terkait Raperda yang diusulkan tersebut telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda).

Terkait kejadian kekerasan seksual pada anak usia 13 tahun yang menyebabkan dia sekarang hamil dan temuan bayi di Sumogawe, Getasan, Kabupaten Semarang, ia mengatakan pihaknya telah memiliki program.

Program pelayanan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dibentuk yakni unit Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang.

“Untuk kasus seperti itu, sudah ditangani secara tim ada kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dan macam-macam dari dinas ada dinas di sana,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Sonny ini mengatakan, bila ada kejadian kekerasan seksual maupun kekerasan pada perempuan dan anak, kepolisian yang menangani.

Namun bila korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan membutuhkan penanganan medis, rumah sakit yang menangani. Korban yang dirawat tak perlu risau atas biaya pelayanan medis karena sudah dikover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara bila korban membutuhkan rumah aman atau shelter, terdapat shelter yang yang bisa menampung.

Sayangnya, Kabupaten Semarang belum memiliki shelter khusus untuk korban kekerasan pada perempuan dan anak, sehingga masih bergabung dengan shelter milik Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, bila terdapat bayi yang dibuang oleh orang tuanya, bayi yang ditemukan akan diobservasi di rumah sakit terdekat dan akan mendapat pelayanan medis sesuai yang dibutuhkan.

Setelah itu bayi tersebut akan dikirim ke panti asuhan anak.

“Bila ada yang mau adopsi, silakan, namun harus mengikuti peraturan (adopsi sesuai ketentuan) negara,” pungkasnya.

Sementara itu, AKP David Widya Dwi Hapsoro selaku Kasat Reskrim Polres Semarang pihaknya tidak memiliki data angka penemuan bayi karena data tersebut berada di Dinas Sosial.

Meskipun terdapat penemuan bayi, tidak semua dilaporkan ke Polres, ada yang ditangani Polsek.

Terkait ancaman hukuman bagi orang tua atau pelaku yang membuang anaknya, David merinci terdapat beberapa pasal, tergantung kondisi anak

“Apakah anak tersebut meninggal atau tidak, apakah penyebabnya meninggal akibat ditelantarkan atau dibuang,” ujar David.

Adapun pasal yang dapat menjerat orang tua yang membuang anaknya ialah Pasal 305 KUHP tentang menaruh anak di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan.

Ada pula Pasal 306 ayat 1 KUHP tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak luka berat dengan ancaman hukuman 7 tahun 6 bulan.

Pasal 306 ayat 2 KUHP tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak mati dengan ancaman hukuman sembilan tahun.

Sementara bagi orang tua yang membuang bayi dalam keadaan mati diancam Pasal 181 KUHP yang berbunyi barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

 

 

Sumber : Tribun Jateng

Editor : Kiss login by Polda Jateng

News Feed