Bareskrim Polri Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan 20 Korporasi dalam Kasus Karhutla

Share
Bareskrim Polri Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan 20 Korporasi dalam Kasus Karhutla

PONTIANAK – Bareskrim Polri menetapkan 245 tersangka perorangan dan 20 korporasi dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026).

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menegaskan, penegakan hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.

“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Asep.

Dalam penanganan perkara perorangan, Polri mencatat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Polda Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 68 laporan, disusul Polda Riau 59 laporan dan Polda Kalimantan Tengah 43 laporan.

Sementara itu, penanganan perkara korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing dan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Penyidik Bareskrim Polri juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi berdasarkan hasil penyidikan dan sejumlah indikator, antara lain kebakaran berulang, titik awal api yang berasal dari wilayah konsesi, serta ketidakmemadaian sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari penegakan hukum hingga pencegahan di tingkat masyarakat. Kehadiran Kabareskrim di Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk melihat langsung kondisi lapangan dan memastikan perkembangan penanganan perkara berjalan.

“Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, dengan dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh unsur terkait. Kami ingin upaya pencegahan berjalan seiring dengan penindakan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Trunoyudo di Pontianak.

Dalam mendukung penanganan karhutla, Polri mengerahkan 1.000 personel BKO dari berbagai unsur, termasuk Korps Brimob, serta 403 personel untuk mendukung edukasi pencegahan kepada masyarakat. Polri juga memberikan dukungan tenaga medis bagi masyarakat terdampak dan petugas yang bekerja di lapangan.

Polri mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Penanganan perkara karhutla, baik terhadap perorangan maupun korporasi, akan terus dikembangkan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Read more

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

JAKARTA – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar. Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak

Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Dunia Usaha Tekan Pengangguran

Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Dunia Usaha Tekan Pengangguran

JAKARTA - Polri memperluas pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda. Program ini mengandalkan peran Bhabinkamtibmas untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan. POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam

Polda Kalsel Gelar Job Fair Poliran, Ribuan Lowongan Kerja Dibuka untuk Masyarakat hingga Pelosok

Polda Kalsel Gelar Job Fair Poliran, Ribuan Lowongan Kerja Dibuka untuk Masyarakat hingga Pelosok

KALSEL - Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar bursa kerja bertajuk Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) Job Fair sebagai langkah strategis menekan angka kriminalitas melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Kapolri ini bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketenagakerjaan, serta Balai Latihan Kerja (BLK). Kapolda Kalimantan