BNNP dan Polda Jateng Paparkan Strategi Melumpuhkan Akar Kejahatan Narkoba
SEMARANG - Pentingnya memutus aliran dana para bandar merupakan strategi bersama yang bakal digencarkan aparat dalam pemberantasan dan peredaran gelap narkoba.
Sinergi aparat dua lembaga yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP Jawa Tengah) bersama Kepolisian Daerah (Polda Jawa Tengah) dalam menindak dan memiskinkan bandar narkoba itu, diungkap saat dua pimpinan instansi itu tampil bareng dalam Dialog Publik TVRI Jawa Tengah dengan tema melumpuhkan akar kejahatan narkoba di Jawa Tengah yang disiarkan secara langsung, Rabu (28/1).
Dua narasumber utama, yakni Kepala BNNP Jawa Tengah, Toton Rasyid., S.H. M.H. serta Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes Pol Yos Guntur Yudi., S.I.K., S.H., M.H. membahas fenomena pergeseran kejahatan narkoba yang kian kompleks, terstruktur, dan berorientasi ekonomi.
Kepala BNNP Jawa Tengah Toton Rasyid menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkoba yang kembali terjadi di Jawa Tengah merupakan sinyal peringatan serius bagi seluruh aparat penegak hukum.
Ia mengingatkan bahwa sejak 2019, BNNP Jateng telah membongkar sindikat narkotika dengan aset hasil TPPU lebih dari Rp 3 miliar, dan kasus serupa kembali terulang dalam pengungkapan terbaru oleh Polda Jateng.
“Fenomena ini menjadi alarm bahwa setiap tindak pidana narkotika pada akhirnya bermuara pada tindak pidana pencucian uang. Selama pelaku dan jaringan masih memiliki dana, mereka akan terus memiliki kemampuan untuk mengulangi kejahatan,” tegasnya.
Menurut Toton, penanganan TPPU merupakan strategi krusial untuk memutus jaringan narkoba secara menyeluruh. Perampasan aset hasil kejahatan dinilai efektif menutup ruang gerak para pelaku.
“Ketika aset dirampas dan aliran dana diputus, maka kemampuan jaringan untuk bergerak akan terhenti,” jelasnya.
Lebih lanjut, Toton menjelaskan bahwa kejahatan narkotika saat ini telah bergeser dari kejahatan jalanan menjadi kejahatan ekonomi terstruktur.
Pola kejahatan semakin rapi, memanfaatkan teknologi finansial, aplikasi pembayaran digital, hingga penyimpanan aset dalam bentuk digital, sehingga menuntut respons penegakan hukum yang lebih adaptif dan kolaboratif.
“Bandar narkoba kini jauh lebih rapi. Transaksi tidak lagi semata melalui perbankan konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform digital. Bahkan aset hasil kejahatan tidak selalu berbentuk fisik, melainkan digital,” ungkapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menegaskan bahwa Polri, khususnya Ditresnarkoba Polda Jateng, terus memperkuat pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku lapangan, tetapi juga menyasar aktor intelektual dan aliran dana jaringan narkoba.
“Penindakan terhadap pelaku lapangan harus dibarengi dengan penelusuran dan pengungkapan struktur pendanaan. Tanpa memutus aliran uangnya, jaringan narkoba akan selalu memiliki ruang untuk bangkit kembali dengan pola dan orang yang berbeda,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara Polda Jateng, BNNP Jateng, dan instansi terkait menjadi kunci dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin terorganisasi dan lintas sektor.
“Kolaborasi intelijen, penegakan hukum, serta dukungan regulasi dan teknologi menjadi faktor penting agar pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir,” tambahnya.
Yos Guntur Yudi juga menegaskan bahwa kegagalan negara memutus aliran dana jaringan narkoba akan menyebabkan kejahatan ini terus berulang.
Penindakan yang hanya menyasar pelaku lapangan tanpa menyentuh struktur pendanaan dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan secara tuntas.
Menutup dialog publik tersebut, kedua narasumber sepakat bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh kekuatan pencegahan dari hulu.
Masyarakat harus mampu bentengi keluarga dan lingkungan sejak dini. Pencegahan narkoba harus dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan yang peduli.
Keluarga yang kuat adalah benteng pertama untuk menciptakan Jawa Tengah yang lebih tangguh dan tahan terhadap ancaman narkoba.
sumber: rmol
