BPIP harus Menjadi Lembaga Terdepan dalam Membumikan Pancasilav

bhinnekanusantara.id – Pancasila merupakan salah satu puncak perumusan pemikiran para pendiri bangsa. Sayangnya, kita sering kedodoran dalam pelaksanaannya.

“Ketika kita ingin menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang nyata, hal tersebut perlu disadari semua pihak dengan sepenuhnya,” ujar Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif dalam diskusi terbatas bertajuk Refleksi Kehidupan Sosial dan Politik Indonesia 2019 di Jakarta, kemarin.

Untuk mewujudkan ideologi bangsa itu, muncul kebutuhan mendesak untuk menguatkan BPIP. Soalnya, saat ini Pancasila dibutuhkan sebagai ideologi yang menyatukan bangsa. Dengan penguatan tersebut, BPIP diharapkan dapat maksimal dalam bekerja membumikan Pancasila.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyampaikan persoalan mengenai krisis etika kehidupan berbangsa dan bernegara telah teridentifikasi sejak 18 tahun lalu, tepatnya melalui Tap MPR Nomor 6 Tahun 2001. Ketika itu sudah muncul berbagai konflik horizontal dengan muatan suku, agama, ras, hingga golongan.

Penyebab konflik itu pun diidentifikasi menjadi dua. Salah satunya faktor dalam negeri, yakni masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit serta tidak harmonisnya interaksi antarumat beragama. Masalah ini termasuk juga tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan kepada kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.

“Prediksi tentang situasi saat ini sudah diprediksi sejak 18 tahun lalu, tetapi kenapa sekarang seolah tidak ada perubahan? Ini karena Pancasila dijadikan produk politik. Transisi kekuasaan selalu ditandai dengan mengutak-atik sejarah fundamen Pancasila,” tutur Ahmad Basarah.

Begitu Presiden ke-2 RI Soeharto jatuh pada 1998, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dianggap produk Orde Baru langsung dihilangkan pada tahun itu juga. Pada tahun berikutnya, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dibubarkan. Ini lantas diikuti dengan penghilangan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada 2003 dengan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional.

“Hal itu menjadikan sosialisasi dan pemahaman Pancasila diserahkan kepada mekanisme pasar bebas,” jelas Ahmad Basarah. Karenanya, dengan berbagai ancaman ideologi sekarang, dibutuhkan BPIP yang kuat dan tidak sekadar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

Ia mengungkapkan bahwa DPR berencana membuat Rancangan Undang-Undang tentang BPIP yang masuk ke Prolegnas 2020 untuk menguatkan lembaga tersebut. “Ini agar lembaga yang ditugasi mengawal ideologi ini dapat lincah dalam membuat turunan-turunan dari nilai Pancasila,” ujarnya.

Menurut Basarah, agar nilai-nilai Pancasila menjadi laku hidup, anggota DPR juga ingin merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam revisi itu, Pancasila akan dimasukkan menjadi pelajaran wajib di sekolah. “Kalau sekarang seperti disubkontrakkan di pelajaran lain,” urai Basarah.

Lembaga terdepan
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera sependapat BPIP harus menjadi lembaga terdepan dalam membumikan Pancasila. Karenanya, BPIP harus segera menyusun dan merumuskan penjabaran nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila itu, kata Mardani, harus diterapkan melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan. Dengan demikian, ia berharap nilai-nilai luhur ideologi bangsa itu akan menjadi kebiasaan dan kultur di masyarakat.

Dewan Pengarah BPIP Andreas Anangguru Yewango menyebutkan nilai-nilai luhur Pancasila harus diajarkan dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Nilai-nilai seperti toleransi dan adab perlu ditanamkan secara terus-menurus agar menjadi kebiasaan anak.

“Di sini contoh konkret menjadi penting. Pada masa Orde Baru meski terus diajarkan melalui P4 perilakunya tidak berubah. Ini pasti ada yang salah dan kesalahan itu karena nilai-nilai Pancasila itu sebatas jargon bukan perilaku,” ujarnya.

Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto menambahkan tantangan hari ini dalam mengarusutamakan Pancasila terletak pada materi dan cara menyampaikannya. Pihaknya telah menyusun garis besar haluan ideologi Pancasila.

Dari penelusuran yang dilakukan pihaknya, Pancasila bukan sekadar acuan dalam bersikap atau toleransi semata. Ada nilai Pancasila yang lebih besar daripada itu, yakni mewujudkan cita-cita bangsa secara konkret.

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Baby Siti Salamah mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya menggunakan sejumlah cara kekinian dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, Senin depan  hingga Jumat akan dilangsungkan pendidikan dan pelatihan bagi para influencer Youtuber, selebgram, bloger, dan vloger agar mereka mengerti nilai-nilai Pancasila.

 

sumber : mediaindonesia

editor : dealova @polda jateng

#agussaibumi