bhinnekanusantara.id – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memutuskan tidak mengajukan kegiatan baru untuk dibiayai melalui bantuan keuangan provinsi untuk tahun 2020.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono saat menyampaikan paparan dan usulan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (Musrenbangwil) se-eks karesidenan Banyumas di Pendopo Dipokusumo Purbalingga kemarin, Selasa (12/3).
Sebelum menyampaikan itu, Budhi Sarwono sempat memuji kepemimpinan Gubernur Ganjar pranowo serta prestasi Jawa Tengah yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di tahun 2018, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,1 persen.
Membaiknya pertumbuhan ekonomi dan indikator lain seperti tingkat pengangguran, IPM, kualitas infrastruktur serta turunnya angka kemiskinan itu membuat dia semakin yakin, cita-cita Jawa Tengah sejahtera dan berdikari akan segera terwujud.
Tetapi kemudian, Budhi terang-terangan menyatakan tidak akan mengajukan bantuan keuangan provinsi.
Berbeda dengan 3 kabupaten lain di eks Karesidenan Banyumas lain, yakni Purbalingga, Cilacap dan Banyumas yang dalam paparannya sudah mengajukan sederet kegiatan kepada provinsi.
“Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa pada tahun anggaran 2020 Kabupaten Banjarnegara tidak akan mengusulkan kegiatan baru untuk dibiayai melalui bantuan keuangan provinsi. Kami konsisten dengan menimbang usulan perencanaan yang sudah diajukan melalui usulan musrenbangwil tahun 2018 lalu di Cilacap,” katanya.
Pernyataan Budhi itu pun seketika disaambut riuh tepuk tangan di pendapa Dipokusumo Kabupaten Purbalingga itu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat sempat kaget dengan sikap Bupati Banjarnegara yang tegas dan lugas itu.
Budhi Sarwono mengungkapkan, sikapnya itu sesuai dengan komitmen perencanaan yang sudah matang disusunnya bersama tim pembangunan Pemkab Banjarnegara.
Diketahui, Kabupaten Banjarnegara bersama Purbalingga, Wonosobo, Banyumas dan Kebumen serta beberapa daerah lain di Jawa Tengah masih berada di zona merah kemiskinan.
Ini menurut dia membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk melaksanakan program pembangunan yang benar-benar efektif. Sehingga dapat menurunkan kemiskinan dan mengangkat harkat serta martabat masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Semua kegiatan pembangunan untuk mendukung usaha itu pun sudah rencanakan dengan matang, beserta DED serta rincian anggarannya.
Tetapi menurut Budhi, seringkali program pembangunan yang diajukan ke provinsi tidak berbuah hasil seperti diharapkan.
“Jauh dari perencanaan yang kita buat dengan matang. Namun hal ini berbeda dengan alokasi anggaran untuk daerah lain,” lanjutnya.
Bagaimana mungkin mengajukan lagi kegiatan baru, sementara pengajuan tahun sebelumnya belum dipenuhi.
Lebih baik, tandas Budhi, Banjarnegara tidak mengusulkan kegiatan baru kepada APBD provinsi sekalian untuk tahun 2020. Budhi optimistis APBD Banjarnegara akan mampu mencukupi kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan daerah.
“Banjarnegara sudah bertekad untuk mengedepankan kemandirian, untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera,” katanya.
Sumber : Tribun Jateng
Editor : Meymey login by Polda Jateng
