Bupati Wonogiri Desak Gugus Tugas Nasional Merubah Metode Pencatatan Kasus Corona

bhinnekanusantara.id  – Belasan warga Wonogiri yang terkonfirmasi sebagai pasien positif covid-19 tidak semua berada di Wonogiri melainkan berada di luar daerah. Oleh sebab itu, Pemkab meminta agar pemerintah pusat merubah metode pencatatan kasus tidak berdasar nomor induk kependukan (NIK) namun berdasar lokasi keterjadian atau penemuan kasus.

“Jadi, kasus dicatat di gugus tugas keterjadian bukan berdasar NIKnya,” beber Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Minggu (28/6).

Menurut dia, dari total kasus pasien positif corona tercatat oleh Gugus Tugas ada enam warga Wonogiri yang dirawat diluar daerah, seperti di Magelang, Semarang dan Sukoharjo. Sementara, warga Wonogiri yang berada diluar Jateng yang terkonfirmasi positif corona hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan.

Pencatatan pasien positif berdasar lokasi keterjadian kata Bupati Joko Sutopo akan memberikan informasi kepada masyarakat lebih jelas. Semisal dicatat berdasarkan NIK, hal itu bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ia juga menyebut bahwa data yang disuguhkan berdasarkan NIK dibutuhkan pencermatan khusus.

Bupati Wonogiri mencontohkan, seperti adanya penambahan tiga kasus corona pada minggu lalu. Setelah dilakukan pengecekan dan penelusuran ternyata mereka berdomisili dan dirawat di luar Wonogiri.

“Nah, hal-hal seperti ini memunculkan penafsiran warga, bahwa Wonogiri tengah merawat tiga pasien corona, padahal tidak. Maka, menurut hemat saya, ketika ada seorang warga yang berdomisili di Wonogiri tapi NIK luar daerah ya dicatat di Gugus Tugas sini, karena dia juga dirawat di Wonogiri,” paparnya.

Ditambahkan, dengan adanya persoalan demikian Gugus Tugas Nasional diminta untuk membuat kebijakan atau SOP terkait metode pendataan kasus Corona. Bahkan, pihaknya telah menginstruksikan kepada Gugus Tugas Wonogiri untuk merubah metode pencatatan kasus corona diwilayahnya. Supaya, data yang ditampilkan di web resmi gugus tugas lebih jelas dan terperinci.

“Semisal ada penambahan kasus, kalau sudah diperinca pasti tidak akan salah paham dan tidak akan menimbulkan spekulasi dimasyarakat,” tandasnya. (dealova)