Camat di Purbalingga Diminta Siapkan Ruangan untuk Panwascam dan PPK

bhinnekanusantara.id – Jelang Pilkada 2020, para Camat di Purbalingga diperintahkan untuk menyukseskan pembentukan badan Ad Hoc Pemilu.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Purbalingga, Drs Agus Winarno mengatakan bentuk dukungan yang harus diberikan para camat yakni penyediaan personel dan sarana ruangan untuk sekretariat PPK dan Panwascam di masing-masing wilayahnya.

“Tahun 2020 ini, Kabupaten Purbalingga akan mengadakan 2 hajat perta demokrasi. Selain Pilbup 2020, juga akan diselenggarakan Pilkades Serentak Tahap III, yaitu pada Minggu, 8 Maret 2020,” tuturnya, Selasa (14/1/2020).

Padatnya agenda, menurut Agus, tentunya membutuhkan kecukupan berbagai dokumen serta tahapan yang harus dilalui secara tertib.

Para penyelenggara pemilu di semua tingkatan, agar memanfaatkan waktu yang ada untuk melaksanakan semua tahapan dan jadwal Pilbup 2020.

“Di samping sosialisasi yang intens supaya dapat diketahui oleh masyarakat luas, meningkatkan minat dan animo masyarakat untuk terlibat aktif meningkatkan angka partisipasi pemilih, serta menyuarakan pentingnya Pilbup sebagai jalan bagi terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Ia mengatakan pelaksanaan Pilbup 2020, Pemkab Purbalingga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42.124.053.929.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk hibah KPU Rp 30,302 miliar, Bawaslu Rp 9,725 miliar, dan Polres Purbalingga sebesar Rp 2,096 miliar.

Komisioner KPU Purbalingga Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Andri Supriyanto menuturkan KPU membutuhkan beberapa dukungan dari Pemkab Purbalingga.

Dukungan tersebut diantaranya berupa ruang sekretariat PPK, personel yang ditugaskan di sekretariat PPK, bantuan mensosialisasikan pembentukan PPK dan PPS.

“Mohon dukungan juga untuk disampaikan kepada para Kepala Desa untuk menyediakan ruang sekretariat PPS dan personel yang ditugaskan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga, Imam Nurhakim menghimbau pembentukan PPK dan PPS, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan menyesuaikan Peraturan KPU no 16 tahun 2019.

Dirinya menekankan prihal keterbukaan informasi pendaftaran yang mudah dijangkau dan diakses publik.

“Kami harap informasi itu tidak hanya sampai pada pihak-pihak tertentu yang itu itu saja. Akan tetapi lebih luas sehingga masyarakat Purbalingga yang sebenarnya memiliki kemampuan baik, ikut berpartisipasi dalam penyelenggaran pemilu,” tukasnya.

sumber : tribun

editor : dealova @polda jateng

#agussaibumi