Cegah Bansos Salah Sasaran, 2 Desa Ini Pasang Stiker Azab Pedih di Rumah Warga

bhinnekanusantara.id – Dua desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah melakukan cara ekstrem untuk mengatasi polemik bantuan sosial dari pemerintah yang sering menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

Mereka mewajibkan penempelan stiker azab pedih supaya tidak ada keluarga mampu yang mengaku miskin demi untuk mendapatkan bantuan.

Kedua desa itu yakni, Telgawah dan Demaan, Kecamatan Gunem. Pihak pemerintah desa sengaja menempelkan stiker azab pedih di 54 rumah warga. Masing-masing 20 rumah bagi warga penerima dana program keluarga harapan (PKH) dan 34 rumah penerima program bantuan pangan nontunai (BPNT).

Disebut stiker azab pedih karena isinya terdapat tulisan jika ada warga mengaku miskin demi memperoleh bantuan penerima akan mendapatkan azab dari Tuhan. Labelisasi keluarga miskin dengan stiker ini merupakan inisiatif pihak desa agar bantuan sosial dari pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Perangkat Desa Telgawah, Suroso mengatakan, pihak desa tidak pernah memaksa warga untuk memasang stiker azab pedih ini, tetapi warga miskin memasang secara suka rela.

“Jika enggan memasang stiker itu, maka secara otomatis tidak berhak menerima bantuan karena berarti yang bersangkutan keluarga mampu,” katanya, Kamis (1/8/2019).

Dia menuturkan, dipilihnya cara tersebut untuk mengurangi polemik masyarakat yang sering mempersoalkan bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran. Selain itu, menjadi rambu-rambu bagi keluarga mampu agar jangan meminta yang bukan haknya karena bantuan itu jatah bagi warga miskin.

Setelah penempelan stiker azab pedih itu, kata dia, saat ini sudah ada dua warga Desa Telgawah penerima PKH yang mengundurkan diri. Karena dianggap efektif, desa-desa lain juga akan mengikuti jejak kedua desa tersebut, meski labelisasi dikemas dengan bahasa yang lebih normatif.

Penerima bantuan PKH, Exmai Parmiyatun mengaku tidak masalah rumahnya ditempeli stiker tersebut karena merasa sebagai warga miskin yang masih perlu uluran tangan pemerintah. “Nggak masalah, karena saya memang tidak mampu. Saya hanya buruh tani, penghasilannya juga tidak tentu,” ucapnya.

DIa menuturkan, dana PKH yang diterimanya sebesar Rp1 juta tiap tiga bulan sekali digunakan untuk biaya merawat ibunya yang sudah lanjut usia dan anaknya yang bersekolah di SMK.

 

sumber : inews

editor : saibumi @polda jateng #polres rembang