oleh

Cipayung Plus Kota Salatiga Desak Pemerintah Untuk Cabut Harga BBM Baru

SALATIGA – Organisasi Cipayung Plus Kota Salatigal lakukan audiensi dengan DPRD Kota Salatiga.

Audiensi ini terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022).

Organisasi Cipayung Plus Kota Salatiga ini terdiri dari HMI, PMII, IMM, GMNI, KAMMI, PMKRI.

Dalam audiensi tersebut Cipayung Plus membawa lima tuntutan yang dibawa di audiensi.

Menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan mendesak pemerintah melakukan penghematan anggaran belanja birokrasi dan dialihkan untuk kepentingan rakyat.

Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas, dan pertambangan dengan melakukan penegakkan hukum dari hulu ke hilir.

Mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat serta mengalihkan anggaran untuk subsidi BBM.

Mendesak pemerintah Kota Salatiga untuk turun ke masyarakat dalam rangka memastikan pembagian bantuan tepat sasaran.

Mendesak DPRD Kota Salatiga untuk menolak kenaikan BBM.

Ketua Umum HMI Cabang Salatiga, Fahmi Arsyad mengatakan kehadiran Ketua DPRD merupakan representasi perwakilan rakyat Kota Salatiga.

Namun Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit

“Bagaimana mungkin audiensi tidak dapat dihadiri Ketua DPRD yang mana HMI dan PMII sebelumnya sudah melakukan audiensi namun Ketua DPRD juga mangkir dari permintaan audiensi kami,” kata Arsyad kepada Tribunjateng.com, Sabtu (10/9/2022).

Harapan dari audiensi ini bahwa memang DPRD Kota Salatiga benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia ditambah kenaikan harga BBM ini.

Ketua Umum PMII, Ichsan Hidayat menambahkan bahwa pemerintah seharusnya memikirkan rakyatnya karena BBM adalah barang pokok yang akan mempengaruhi harga barang lain ketika harga BBM itu naik.

Isu-isu lain yang belum juga diselesaikan oleh pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Kita mengambil sample Kota Salatiga dan ternyata masyarakat Kota Salatiga yang berpendapatan menengah kebawah masih banyak dan belum terakomodir oleh pemerintah,” kata Ichsan.

Ketua IMM, Farhan Adli mengaku bahwa diduga ada yang tidak beres dari audiensi kemarin karena pihaknya ditemui oleh fraksi PKS dan diksi yang digunakan dalam forum selalu “kami fraksi PKS” bukan atas nama lembaga DPRD.

“Kekecewaan kami berlanjut dengan tidak hadirnya Ketua DPRD didalam forum tersebut. Jadi, kami menilai audiensi kemarin tidak berjalan dengan baik,” jelas Farhan.

Selain itu, Ketua Umum GMNI Kota Salatiga, Alfian Fikri Nur Fauzi menanbahkan kenaikan harga BBM akan menimbulkan inflasi berantai dan berdampak pada kenaikan harga produksi barang dan daya beli masyarakat berkurang sehingga otomatis menimbulkan angka kemiskinan baru.

“Untuk itu pemerintah memberikan Bansos sampai akhir tahun, setiap bulan Rp 150 ribu atau Rp 600 ribu kepada kaum yang membutuhkan, dikelola Kementerian Sosial, solusi ini, seakan-akan inflasinya akan selesai pada akhir tahun padahal kita tahu setelah tidak ada Bansos,” ungkap Alfian.

Cipayung Plus Kota Salatiga mendesak pemerintah untuk mencabut kenaikan harga BBM dan fokus pada pengalokasian APBN yang tepat sasaran terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.