BANYWAUNGI – Pemkab Banyuwangi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Anak. Kegiatan bertajuk “Rembug Anak” itu bertujuan untuk menjaring aspirasi yang akan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan terkait pemenuhan hak anak di kabupaten the Sunrise of Java.
Rembug Anak digelar di pelinggihan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi. Kegiatan yang diikuti 50 pelajar setingkat SMP dan SMA/sederajat dari berbagai wilayah se-Bumi Blambangan ini digelar selama dua hari, yakni Kamis (2/5) dan Jumat (3/5).
Para peserta adalah perwakilan forum anak tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Ada juga perwakilan dari anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).
“Zaman sudah berubah begitu cepatnya. Pemikiran anak-anak kita juga sudah berkembang dibanding zaman kita. Jadi, kita harus mulai menyelami apa yang menjadi kebutuhan mereka di era saat ini. Rembug anak dibuat untuk kebutuhan tersebut,” ujar Ipuk Fiestiandani pada (4/5/2024).
Ada 5 cluster yang dibahas dalam Rembug Anak kali ini. Mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.
Ipuk mengatakan kegiatan ini menjadi tempat untuk menggali permasalahan, potensi, dan kebutuhan anak. Menurut dia, anak-anak jarang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga banyak kebijakan yang kemudian tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Ini menjadi media untuk menjaring aspirasi anak-anak Banyuwangi. Apa yang dihasilkan dari forum ini akan kami jadikan pertimbangan untuk perencanaan dan penyusunan program kerja ke depan,” tuturnya.
Rembug tersebut dimanfaatkan oleh para siswa untuk menyampaikan berbagai usul. Salah satunya disampaikan Bilquis Syifa Aziza. Dia menginginkan memperbanyak kegiatan outdoor.
“Kami ingin ada kegiatan permainan outdoor berbasis budaya lokal. Permainan ini selain dapat mengenalkan budaya daerah, juga mendorong para siswa aktif bersosialisasi sehingga tidak ketergantungan pada gawai (gadget) dan game online,” usul siswa SMAN 1 Genteng tersebut.
Selain itu, M. Ega Arizona Vata yang mengusulkan pembuatan aplikasi administrasi kependudukan (adminduk) khusus difabel.
“Kami mengusulkan pembuatan aplikasi adminduk yang bisa membaca dan mengeluarkan suara sehingga membantu teman tunanetra mengetahui identitasnya,” kata dia.
Usulan juga datang dari Ketua Forum Anak Nabila Patricia Elita. Nabila meminta agar sosialisasi terkait pencegahan kasus pelecehan seksual, kekerasan kepada anak, perundungan (bullying) hingga dampak pernikahan dini lebih masif dilakukan.
“Kami mohon agar dinas terkait semakin masif lagi melakukan sosialisasi ini. Kalau perlu hingga menyeluruh ke pelosok desa,” ujar siswi SMAN 1 Glagah itu.
Sebelumnya, para peserta rembug diajak mengunjungi sejumlah lokus yang berkaitan dengan cluster pembahasan. Di antaranya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dispendik), serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB).
Dis etiap lokasi tersebut peserta mendapatkan berbagai informasi terkait berbagai permasalahan serta solusi yang telah dilakukan dinas terkait.
sumber: radarbanywangi
Polresta Banyuwangi, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nanang Haryono, Kabupaten Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi, Banyuwangi, Kota Banyuwangi, Blambangan, Polda Jatim, Jawa Timur, Jatim
