Dana Penanganan Covid Rp 37 Miliar Polda Jateng Dipriksa BPK RI

BPK RI Kunjungi Polda Jawa Tengah

bhinnekanusantara.id – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyambangi Polda Jawa Tengah dalam rangka pemeriksaan dana penanganan Covid-19, Kamis (22/10/2020)

Dalam membantu Pemerintah atas berlakunya adaptasi kebiasaan baru, Polri turut mengawasi dan mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan Protokol Kesehatan dan menyiapkan personil, peralatan dan dukungan anggaran serta melaksanakan pengawasan internal.

“Polda Jateng telah dukung pemerintah dengan berlakunya adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan bebas Covid-19 dan menerapkan 9 sektor ekonomi yang sudah beroperasi secara terbatas.” ungkap Kapolda Jateng  Irjen Pol Ahmad Luthfi Kamis (22/10/2020)

Polda Jawa Tengah juga telah menggelar Operasi Kontijensi Dengan Aman Nusa yang saat ini telah sampai tahap V.

Polda Jawa Tengah menjadi salah satu dari beberapa Polda se Indonesia yang di audit keuangannya secara keseluruhan kerena mendapatkan alokasi recofusing anggaran penanganan covid cukup besar mencapai Rp 37 miliar. Selain Polda Jateng, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapat dana penanganan covid hampir Rp 3 triliun juga turut dipriksa.

“Jadi samplingnya di Polda Jawa Tengah karena jumlah masyarakat yang ditangani Polda Jateng cukup besar,” kata Hendra usai kunjungan didampingi rombongan tim Audit lainnya, Kamis (22/10/2020)

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan pihaknya telah menerima dan mengelola dana tersebut sesuai ketentuan dan mengedepankan asas transparansi dalam pengeloaanya.

“Saya telah perintahkan jajaran Logistik Polda Jawa Tengah untuk mengelola dan menata usahakan dana yang telah diterima sesuai ketentuan dengan mengedepankan asas tranparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian.” Ungkap Kapolda Jateng  Irjen Pol Ahmad Luthfi, Kamis (22/10/2020)

Selain Polda Jawa Tengah dan Pemprov Jateng, daerah padat penduduk lainnya seperti Jakarta juga disoroti. Adapun kementrian atau Departemen yang mendapat alokasi recofusing anggaran yang besar seperti Departemen Kesehatan, PBB hingga TNI, Kementrian sosial, dan kementrian BUMN juga menjadi fokus perhatian. (saibumi)