PURWOKERTO – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Banyumas, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) melakukan aksi demo mengusung seruan ‘Indonesia Gelap’ di depan kantor bupati, Rabu (19/2/2025).
Mahasiswa membawa sejumlah selebaran bertuliskan, “Urus negara yang benar jangan seenak Ndasmu”, “Satu Presiden Berbagai Insiden”, “Bikin Kebijakan Oligarki terus Ndasmu”.
Mereka menyuarakan berbagai permasalahan yang ditimbulkan pemerintahan Prabowo-Gibran, yang kebanyakan tidak berpihak pada rakyat.
Kebijakan Prabowo dinilai justru menindas dan menyengsarakan rakyat, serta diperparah arogansi dan inkompetensi para pejabat tinggi negara.
Korlap Perempuan Serikat Mahasiswa Banyumas Bergerak, Robiyatul Adawiyah Situmorang mengatakan, ada 10 tuntutan yang mereka usung dalam aksi tersebut.
Tuntutan itu kemudian diserahkan ke DPRD Banyumas sebagai wakil rakyat, untuk ditindaklanjuti.
Tuntutan tersebut adalah:
Menuntut pemerintah meninjau seluruh kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
Menuntut pemerintah membentuk kebijakan dengan memperhatikan prosedur serta kajian akademik yang ada.
Menuntut pemerintah memperbaiki skala prioritasnya dalam membangun negara dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan pendukung.
Menuntut dicabutnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran yang justru mengancam berbagai sektor termasuk pendidikan.
Menuntut pemerintah tidak memotong anggaran pendidikan serta kesehatan sebagai bentuk investasi bagi bangsa dan negara.
Menuntut pemerintah meninjau kembali program makan bergizi gratis yang kontraproduktif untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Menuntut pemerintahan yang tidak anti kritik serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Menuntur pemerintah menyelesaikan berbagai konflik agraria serta membentuk kebijakan yang tidak merusak lingkungan.
Menolak adanya militerisme dalam ranah ranah sipil yang makin gencar dilakukan oleh pemerintah.
Menolak pemerintah gemuk yang dijalankan berdasarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menuntut pemerintah dijalankan dengan sistem meritokrasi serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
“10 tuntutan ini pun belum mengakomodir segala permasalahan.”
“Yang pasti, kami bawa sekarang adalah tentang Indonesia Gelap di berbagai sektor yang langsung menyentuh pelayanan publik, yang langsung menyentuh pada rakyat, yaitu mengenai efisiensi anggaran,” ungkap Adawiyah di sela aksi.
Adawiyah mengaku tidak mengerti alasan pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan kemana hasil pemangkasan anggaran itu dipindahkan.
Kemudian dari berbagai macam kebijakan yang diturunkan dianggap tidak memiliki kompetensi dan tidak berbasiskan kajian akademik dan kajian-kajian ilmiah.
“Kami, mahasiswa, cukup kecewa karena kami mahasiswa sebagai insan muda cendekia, merasa tidak perlu lagi ada mahasiswa karena sekarang, insan cendekia di negara ini sudah tidak lagi dihargai.”
“Mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak lagi melalui kajian akademik, itu fatal menurut kami. Bahkan, sistem politik di negara ini sudah buruk,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, ada sejumlah kebijakan yang bermasalah seperti saat Presiden Prabowo menghentikan penyebaran elpiji, tapi disampaikan oleh DPR.
“Presiden Prabowo pun menjatuhkan hukuman pada koruptor 50 tahun, itu merupakan wujud nyata presiden tidak tahu hukum negara kita, tidak ada pidana 50 tahun di negara ini,” ucapnya.
Dia berharap, aksi ini sebagai permulaan yang akan memicu aksi lebih besar.
Menurutnya, aksi ini bukan hanya agenda mahasiswa tapi agenda masyarakat Banyumas.
“Tuntutan yang 10 itu, kami berharap, dewan perwakilan (DPRD) kita yang tercinta itu bisa mengembangkan lebih baik lagi kemudian disampaikan ke pusat dan direalisasikan satu persatu poin-poinnya,” imbuhnya.
sumber: TribunBanyumas.com
Polda Jateng, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Kombes Pol Artanto, Jawa Tengah, Jateng, Kombes Pol Ari Wibowo, AKBP Ike Yulianto Wicaksono, Artanto, Ribut Hari Wibowo
