oleh

Diduga Teroris, 7 WNA Dideportasi Malaysia

bhinnekanusantara.id Malaysia telah mendeportasi enam orang warga negara Mesir dan seorang warga Tunisia yang dicurigai terkait dengan kelompok-kelompok milisi Islam di luar negeri. Seperti dilaporkan Reuters, Minggu (10/3), deportasi tetap dilakukan kendati ada protes dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

“Para tersangka termasuk lima orang yang diduga mengaku sebagai bagian dari Ikhwanul Muslimin Mesir yang dilarang,” kata Inspektur Jenderal Polisi Mohamad Fuzi Harun pada Minggu (10/3).

Kelompok-kelompok hak asasi menyatakan bahwa anggota kelompok menghadapi kemungkinan penyiksaan dan penganiayaan di Mesir, yang mencap mereka sebagai teroris.

“Warga Tunisia dan salah satu warga Mesir yang dideportasi adalah anggota Ansar al-Sharia al-Tunisia, yang terdaftar sebagai kelompok teroris oleh PBB,” kata Mohamad Fuzi.

Menurut polisi, kedua orang itu berusia awal 20-an, sebelumnya ditahan karena berusaha memasuki negara lain secara ilegal pada 2016. Mereka diduga menggunakan paspor palsu untuk memasuki Malaysia dengan tujuan bepergian ke dan melancarkan serangan di negara ketiga.

“Anggota kelompok teror ini diduga terlibat dalam rencana untuk melakukan serangan besar-besaran di negara lain,” kata Mohamad Fuzi.

Lima warga Mesir lainnya mengaku sebagai anggota Ikhwanul Muslimin. Mereka dituduh menyediakan tempat tinggal, transportasi, dan pekerjaan bagi keduanya yang terkait dengan Ansar al-Sharia.

“Karena kehadiran orang asing ini merupakan risiko keamanan, semua tersangka telah dideportasi ke negara asalnya dan rekomendasi telah dibuat untuk memasukkan mereka dari Malaysia ke Malaysia seumur hidup,” kata Mohamad Fuzi, seraya menambahkan bahwa dua warga Malaysia ditahan di operasi kontra-teror.

Amnesty International Malaysia menyatakan orang-orang Mesir yang dideportasi sekarang berisiko dihilangkan secara paksa, disiksa, penahanan berkepanjangan dan pengadilan yang tidak adil.

“Kami mendesak pemerintah Malaysia untuk menghormati prinsip non-refoulement dan memastikan bahwa mereka yang berisiko penganiayaan atau risiko kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di negara lain, termasuk penyiksaan, tidak dideportasi,” kata Direktur Eksekutif kelompok itu Shamini Darshni Kaliemuthu.

 

 

Sumber : Berita Satu

Editor : Bhuwananda login by Polda Jateng