Diserang Hoaks Bertubi-tubi, Mafindo Bongkar Fitnah yang Menyerang Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Medsos
SEMARANG – Gelombang hoaks dan fitnah yang menyerang Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ramai beredar di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Informasi yang tidak sesuai fakta tersebut beredar luas di berbagai platform digital dan dinilai berpotensi menyesatkan masyarakat serta memicu opini publik yang keliru.
Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia menyoroti fenomena tersebut dan meminta masyarakat lebih waspada terhadap maraknya disinformasi yang beredar di ruang digital.
Kepala Mafindo, Farid Zamroni, mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir pihaknya menemukan berbagai konten di TikTok, Instagram, hingga Facebook yang memuat tudingan tidak berdasar terhadap Ahmad Luthfi.
Menurut Farid, salah satu narasi yang paling banyak beredar adalah klaim yang mengaitkan Ahmad Luthfi dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Fadia A Rafiq.
Padahal, berdasarkan klarifikasi resmi KPK, informasi tersebut tidak benar. Saat operasi berlangsung, Fadia tidak berada bersama gubernur, dan Ahmad Luthfi juga telah membantah tudingan tersebut.
Selain itu, beredar pula informasi yang menyebut pemerintah akan melakukan penagihan pajak kendaraan secara paksa langsung ke rumah warga. Mafindo menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan misinformasi.
Program yang dimaksud sebenarnya adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib dalam membayar pajak kendaraan, bukan penindakan paksa seperti yang ramai disebut di media sosial.
Farid menjelaskan, maraknya hoaks menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan, meski kesadaran publik terhadap pentingnya verifikasi informasi mulai tumbuh.
“Sebagian masyarakat sudah mulai kritis, tetapi masih banyak yang langsung percaya tanpa mengecek fakta. Ini yang membuat hoaks mudah sekali menyebar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), membuat manipulasi informasi semakin sulit dikenali oleh masyarakat awam.
Konten berbasis AI, seperti gambar rekayasa, video editan, hingga narasi yang dibuat otomatis, dinilai berpotensi memperparah penyebaran disinformasi jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik.
Mafindo menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, dengan cara mengecek sumber berita, memastikan ada konfirmasi dari media kredibel, serta menggunakan situs pemeriksa fakta seperti TurnBackHoax dan CekFakta.
Farid menegaskan bahwa penyebaran hoaks tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jangan terburu-buru percaya. Luangkan waktu untuk memeriksa kebenaran informasi. Di era digital, sikap kritis adalah kunci agar kita tidak mudah terprovokasi,” tegasnya.
Mafindo berharap masyarakat semakin bijak dalam menggunakan media sosial, terutama menjelang momentum politik dan kebijakan publik, di mana informasi palsu sering muncul untuk mempengaruhi opini masyarakat. (*)
