Dukung Pemerintahan Baru, Projo Solo Raya Minta Publik Saring Informasi dan Hindari Provokasi
SOLO – Projo Solo Raya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu negatif yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal.
Termasuk isu terkait “ijazah palsu” maupun narasi yang mengaitkan Projo dengan manuver politik tertentu.
Dalam keterangan resminya, Projo Solo Raya menilai penyebaran isu-isu tersebut bersifat kontraproduktif.
Kemudian, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, serta memperkeruh iklim investasi, terutama di wilayah Solo Raya.
Organisasi ini menekankan bahwa masih terdapat banyak program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang perlu mendapatkan dukungan publik.
Antara lain Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih.
Sebelumnya, Projo sudah menegaskan kembali komitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di tengah dinamika yang belakangan berkembang mengenai posisi politik Projo dan arah organisasinya.
Sejumlah pengamat sebelumnya menyoroti bahwa Projo tampak semakin merapat dengan partai Gerindra.
Menanggapi isu tersebut, Budi Arie menjelaskan bahwa langkah Projo mengikuti arahan Presiden Joko Widodo saat dirinya bersilaturahmi sebelum pelaksanaan Kongres III Projo.
“Arahannya adalah bahwa kita mendukung pemerintahan ini, karena pemerintahan Pak Prabowo–Gibran adalah pemerintahan yang mendapat mandat rakyat.”
“Kami dari Projo sejak awal yang menginisiasi dukungan tersebut, sehingga kami berkomitmen mendukung pemerintahan Pak Prabowo–Gibran,” ujar Budi Arie.
Ia juga membantah anggapan bahwa Projo telah berbalik arah atau berpindah dukungan politik.
Menurutnya, Projo merupakan salah satu kelompok relawan pertama yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo–Gibran pada masa kampanye.
Terkait spekulasi bahwa Projo berpotensi berubah menjadi partai politik, Budi Arie menegaskan bahwa hal tersebut bukan keputusan yang dapat dilakukan secara sepihak.
“Untuk berubah menjadi partai politik diperlukan keputusan banyak pihak, bukan keputusan pribadi,” jelasnya.
Budi Arie juga menanggapi dinamika internal organisasi serta perubahan posisi dirinya pasca-berakhirnya masa tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada 8 September lalu.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak memengaruhi garis perjuangan Projo maupun hubungan organisasi dengan Presiden Joko Widodo.*
sumber: suaramerdeka
