Dukung Program MBG, Kapolri Ungkap Polri Sudah Bangun 1.160 SPPG dari Target 100
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan tersebut diwujudkan secara konkret melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Kapolri saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
“Terkait dengan program makan bergizi, Polri juga ikut terlibat langsung. Beberapa waktu lalu kami menargetkan 100 SPPG pada saat 1 Juli 2025,” ujar Jenderal Sigit.
Namun, dalam perkembangannya, realisasi pembangunan SPPG oleh Polri justru melampaui target awal yang telah ditetapkan. Kapolri mengungkapkan hingga saat ini Polri telah berhasil membangun 1.160 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Namun ternyata saat ini kami telah melampaui target. Saat ini kami telah membangun 1.160 SPPG,” kata Kapolri.
Menurut Jenderal Sigit, capaian tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam mendukung agenda strategis pemerintah, khususnya dalam pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Kapolri menambahkan, pembangunan SPPG tidak berhenti pada capaian saat ini. Polri telah menetapkan target lanjutan dengan jumlah yang lebih besar untuk memastikan dukungan terhadap program MBG berjalan berkelanjutan.
“Kami memiliki target sampai akhir 2026 kami memiliki 1.500 SPPG,” ungkapnya.
Jenderal Sigit menegaskan, keberadaan SPPG Polri sepenuhnya diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis agar dapat menjangkau masyarakat secara luas dan merata, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan pemerintah dalam pembangunan nasional.
Langkah ini melengkapi berbagai kontribusi Polri di luar tugas pokok kamtibmas, mulai dari ketahanan pangan, pemberantasan kejahatan transnasional, hingga dukungan terhadap program prioritas nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)
