oleh

Hadapi OPM, Sudah Saatnya Pemerintah Indonesia Laksanakan Operasi Militer

bhinnekanusantara.id – Pemerintah Indonesia dinilai sudah bisa menggunakan kekuatan militer penuh untuk menumpas Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau biasa disebut Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati, saat menanggapi gugurnya 3 prajurit TNI yang diserang oleh OPM di Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.

Perempuan yang akrab disapa Nuning itu mengungkapkan bahwa serangan tersebut merupakan bukti separatis OPM melakukan kejahatan terhadap negara. Untuk itu, sudah saatnya Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen politik internasional berupa hukum-hukum nasional untuk menangani separatisme.

“Dengan status OPM sebagai separatis, maka mekanisme dukungan internasional akan berpihak kepada Pemerintah Indonesia. Mekanisme tersebut juga dilaksanakan oleh beberapa negara di dunia yang juga menghadapi separatisme,” ungkapnya dalam pesan singkat WA, Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Bahkan, menurut Nuning, Pemerintah Indonesia pada masa lampau juga menetapkan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perdjuangan Rakjat Semesta (Permesta) sebagai pemberontak di tahun 1950-1960.

“Dengan status separatis atau pemberontak, maka aksi militer dan polisionil sah demi hukum untuk dilaksanakan,” ujar Dosen Intelijen Maritim Universitas Pertahanan itu.

Bahkan, Nuning mengatakan, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga akan memberikan dukungan nyata kepada Pemerintah Indonesia, seperti halnya dukungan kepada Pemerintah Inggris terhadap separatisme Irlandia Utara dan kepada pemerintah Spanyol terhadap separatisme Catalunya.

“Komisi HAM PBB juga akan memberikan rekomendasi positif kepada korban prajurit militer yang diserang separatis,” katanya.

PBB, menurut Nuning, bahkan juga secara tegas akan melarang semua negara memberikan simpati dan dukungan terhadap aksi separatisme.

“Sangat penting bagi Pemerintah Indonesia menugaskan TNI dan Polri menumpas habis separatisme OPM sesuai hukum nasional dan hukum internasional,” ungkapnya.

Sekali lagi, Nuning menegaskan, korban-korban yang berjatuhan akibat serangan OPM di Nduga merupakan duka bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Korban 3 prajurit gugur dan sebagian terluka merupakan duka Bangsa Indonesia. Serangan-serangan sebelumnya juga telah menyebabkan korban tewas, bahkan sampai ada 31 orang dibantai beberapa bulan yang lalu,” ujarnya.

 

 

Sumber : Akurat

Editor : Awlina IMM Polda Jateng