Haedar Nashir Nilai Wacana Polri di Bawah Kementerian Tak Relevan dengan Arah Reformasi
Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan arah dan semangat Reformasi 1998. Menurutnya, salah satu capaian penting reformasi adalah menempatkan institusi-institusi strategis negara secara langsung di bawah Presiden.
Haedar menegaskan bahwa Indonesia telah menjalani reformasi selama lebih dari dua dekade dengan berbagai risiko, tantangan, dan capaian besar. Dalam perjalanan panjang tersebut, desain kelembagaan negara telah dibangun untuk memastikan efektivitas pemerintahan sekaligus menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil Reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” ujar Haedar dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).
Menurut Haedar, alih-alih kembali mengubah struktur kelembagaan negara, bangsa ini justru perlu fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang telah berjalan. Ia menilai perubahan struktur secara berulang berpotensi menimbulkan persoalan baru yang tidak menyentuh akar masalah.
Muhammadiyah, kata Haedar, berpandangan bahwa berbagai persoalan yang muncul di institusi negara—termasuk Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya—lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal yang berkelanjutan dan sistematis.
“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tegasnya.
Haedar juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menegaskan kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden merupakan langkah yang konsisten dengan platform dan cita-cita reformasi nasional. Keputusan tersebut dinilai memperkuat konsolidasi demokrasi dan menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan.
Ia meyakini pandangan tersebut tidak hanya datang dari Muhammadiyah, tetapi juga dianut oleh banyak organisasi kemasyarakatan lainnya yang melihat penguatan reformasi internal sebagai kunci memperbaiki kinerja institusi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” tuturnya.
Pernyataan Haedar Nashir menambah deretan dukungan dari tokoh nasional, kepala daerah, dan organisasi kemasyarakatan terhadap posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden. Dukungan ini sekaligus memperkuat argumen bahwa desain kelembagaan Polri saat ini merupakan hasil konsensus reformasi dan konstitusional, bukan sekadar pilihan teknokratis. (*)
