oleh

Ini Alasan Pemprov NTT Bersikeras Tutup Pulau Komodo

bhinnekanusantara.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap pada keyakinannya untuk menutup Pulau Komodo. Hal itu untuk memastikan binatang komodo yang ada di pulau tersebut bisa atraktif.

“Kemarin ada ribut-ribut, kami akan tutup komodo itu melanggar Undang-undang (UU). No, kami tidak melanggar UU karena hukum tertinggi adalah kesejahteraan umum. UU boleh ditempa, sekarang boleh tidak berlaku karena demi apa? Ya demi kesejahteraan umum,” tegas Wakil Gubernur Provinsi NTT, Josef Nae Soi, dalam acara Pisah-Sambut Kepala Badan Perhubungam Provinsi NTT dan bincang bersama Diaspora NTT Jabodetabek di Anjungan NTT Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu (9/3/2019) malam.

Josef mengaku tidak peduli terhadap pihak-pihak yang memprotes penutupan Pulau Komodo. “Kalau mau lawan dengan saya silahkan saja. Saya penasehat hukum Menkumham juga loh. Kami mau melakukan konservasi di Pulau Komodo,” tambah Josef yang disambut tepuk tangan ratusan diaspora NTT Jabodetabek yang hadir dalam acara itu.

Josef menuturkan, kalau berbicara mengenai pariwisata di Pulau Komodo maka harus berbicara atraktif. Ia pun membandingkan melihat komodo yang ada di NTT dengan yang di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta.

“Kita mau lihat Komodo yang asli, yang begitu lihat kerbau atau rusa liar langsung diterkam. Komodo seperti itu yang kita inginkan. Bukan Komodo yang nongkrong, diam seperti yang di Ragunan. Makanya kita lepas, harus lepas,” tutur Josef.

Josef menginginkan atraksi di Pulau Komodo sama seperti di Sun City, Afrika Selatan (Afsel). Di Sun City, kata Josef, pengunjung dan wisatawan bisa melihat bagaimana binatang buas seperti Harimau mengejar binatang lainnya secara atraktif. Terlebih, komodo merupakan hewan langka yang hanya ada di Indonesia.

“Kita punya komodo di seluruh dunia tidak ada, mengapa kita tidak jual mahal. Atraksi harus dijual. Kita jual ke dunia. Memang harus orang kaya yang datang ke Komodo. Dengan uang itu kita bisa membantu saudara-saudara kita di NTT,” jelas Josef.

Josef mengaku tak habis pikir masuk ke Komodo dengan uang sebesar Rp 20.000 hingga Rp 30.000. “No way. Kita mau masuk komodo itu US$ 500 atau US$ 1.000. Oleh karena itu, kami akan melakukan penutupan terhadap komodo. Pemerintah pusat mohon maaf saja kami juga wakil resmi pemerintah yang dilantik oleh presiden,” tegas Josef.

Josef menambahkan, tidak masalah bila wisata di Komodo harus dijual sedikit mahal. “Kita harus memberikan sesuatu untuk NTT ini,” tandas Josef.

 

 

Sumber : Berita Satu

Editor : Aishwarya IMM Polda Jateng