Ini Beda Cara Pandang Penanganan Kasus Andi Arief

bhinnekanusantara.id – Penangkapan mantan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief di kamar Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Minggu (3/3/2019) dalam kasus sabu menyisahkan perdebatan terkait proses penanganan kasusnya.

Ini setelah polisi tidak menemukan barang bukti sabu-sabu sedikitpun dalam penggrebekan itu. Polisi hanya berhasil menyita alat bukti seperti alat menghisap sabu (bong), keterangan saksi, keterangan ahli yang menyatakan urine Andi positif sabu, surat, petunjuk, dan keterangan pelaku.

Andi akhirnya dinyatakan hanyalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan assement secara medis untuk kemudian direhabiliitasi ke RSKO.

Ini menurut polisi juga sesuai dengan Surat Edaran Kabareskrim SE 01/II/Bareskrim tanggal 15 Februari 2018 tentang Pelayanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Panti Rehabilitasi Sosial dan Medis.

Surat yang dibuat di era Komjen Ari Dono Sukmanto itu menulis jika, “Bahwa terhadap pecandu/penyalahguna yang tidak ditemukan barang bukti narkotika dan hanya hasil tes urine positif, maka kepadanya tidak dilakukan penyidikan. Penyidik hanya melakukan interogasi untuk mengetahui sumber narkotika.”

Surat itu adalah penjabaran dari Pasal 127 ayat (3) Undang-Udang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Tujuannya untuk memberi pegangan kepada para penyidik supaya tidak bingung dalam melakukan penyidikan.

Lalu bagaimana mencegah penyidik tidak bermain mata dengan pelaku dengan cara menawarkan menghilangkan barang bukti sehingga pelaku sekadar direhabilitasi?

Menurut Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Sabtu (9/3/2019) memang butuh integritas dan komitmen penyidik.

“Kembali kepada perwira atau pangkat tertinggi yang memimpin kegiatan tersebut dan memvideokan setiap kegiatan itu serta yang terpenting integritas dan komitmen para petugas. Apabila terbukti melakukan penyimpangan maka akan ditindak oleh Propam,” katanya.

Mantan Kabareskrim Komjen (pur) Anang Iskandar yang dimintai pendapat  secara terpisah mengatakan jika sebagai korban penyalahguna narkotika Andi memang harus direhabilitasi tapi caranya tidak dengan menghentikan kasus ini di level penyidikan.

Menurut Anang, mekanismenya adalah Andi ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan setiap orang penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

“Tapi, berdasarkan UU Narkotika juga, selama proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Andi) ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan,” sambung Anang yang juga mantan Kepala BNN itu.

Dan kelak hakim secara yuridis wajib menghukum rehabilitasi kepada Andi berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika. Hukuman rehabilitasi statusnya sama dengan hukuman penjara menurut Anang yang bergelar doktor ilmu hukum Trisakti ini.

 

 

 

Sumber : Berita Satu

Editor : Aishwarya IMM Polda Jateng