KAMMI Semarang Minta RKUHP dan RUU P-KS Diundur Pengesahannya

bhinnekanusantara.id – Puluhan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Semarang menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (23/9) untuk menuntut dua hal terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Aksi yang dilakukan di depan gerbang tersebut kemudian menjadi audiensi dengan Anggota DPRD Jateng di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Jateng. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Quatly Abdulkadir Alkatiri menerima para mahasiswa yang hadir.

Dalam aksinya, mahasiswa menilai ada 13 pasal dalam RKUHP yang kontroversial dan layak untuk diundur pengesahannya, di antaranya mengenai pembatasan kritik pada Presiden. Mahasiswa menyebut, bahasa halus dalam pasal, yaitu ‘melindungi martabat presiden’ justru merupakan upaya untuk pembatasan terhadap kritik yang disampaikan.

Sementara untuk RUU P-KS, mahasiswa menolak beberapa pasal yang ambigu yang malah menjurus kepada pembebasan dalam melakukan hubungan seksual.

“Menolak RUU P-KS ini bukan berarti kami mendukung kekerasan seksual. Justru kami ingin pasal-pasal ini dimatangkan terlebih dahulu agar perlindungan korban semakin komprehensif,” kata Kepala Departemen Kebijakan Publik Pengurus Daerah KAMMI Semarang.

Menurutnya, dalam pasal-pasal RUU P-KS tersebut masih banyak celah yang bisa digunakan orang-orang jahat untuk melakukan kekerasan seksual. Dia menambahkan, dengan atau tanpa paksaan, melakukan hubungan seksual bagi yang belum memiliki ikatan perkawinan adalah hal yang salah.

Dia menilai, RUU P-KS yang saat ini memberi celah untuk melegalkan zina, prostitusi dan melegalkan LGBT. “Jangan sampai RUU P-KS ini kemudian sah dan malah bertentangan dengan RKUHP dan Pancasila,” tuturnya.

 

sumber : semaranginside.com

editor : saibumi @polda jateng #polres rembang