Kapolri Ungkap Peran Polri Jaga Harga Beras, Penyaluran SPHP Tembus 195 Ribu Ton
Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat capaian signifikan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional sepanjang 2025. Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Polri berhasil menyalurkan 195.635 ton beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), melampaui target yang sebelumnya ditetapkan.
Capaian tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Kapolri menjelaskan, pada awalnya Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP secara nasional sebesar 1,5 juta ton sepanjang 2025. Namun, hingga Polri dilibatkan, sisa target penyaluran Bulog masih berada di kisaran 1,3 juta ton.
“Dalam rangka menjaga stabilitas harga beras, Polri menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah melalui penyaluran beras SPHP. Awalnya target Bulog pada 2025 sebesar 1,5 juta ton,” ujar Sigit.
Dari sisa target tersebut, Polri kemudian diberikan mandat menyalurkan 10% atau sekitar 131.882 ton beras SPHP. Namun, dalam pelaksanaannya, Polri mampu melampaui target yang diberikan.
“Sampai dengan 8 Januari 2026, Polri telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 195.635 ton di 142.873 titik penyaluran,” kata Sigit.
Ia memaparkan, capaian tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap penyaluran beras SPHP secara nasional. Penyaluran oleh Polri tercatat menyumbang 32,04% dari total realisasi Bulog secara nasional, serta 62,8% dari total realisasi penyaluran yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Kapolri menyebut keberhasilan tersebut menunjukkan peran aktif Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan pangan di tengah masyarakat.
Karena realisasi penyaluran telah melampaui target, Polri memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan GPM berupa penyaluran beras SPHP sejak 8 Januari 2026.
“Sehubungan dengan capaian yang telah melebihi target tersebut, terhitung sejak 8 Januari 2026 kegiatan GPM Polri berupa penyaluran beras SPHP sementara waktu dihentikan,” ujar Sigit.
Meski demikian, Sigit menegaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Polri terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga beras dan bahan pokok penting lainnya (bapokting). Ia memastikan tidak terjadi kelangkaan maupun gejolak harga yang signifikan di tengah masyarakat.
“Berbagai upaya Polri tersebut berhasil menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapokting, sehingga tidak terjadi kelangkaan dan gejolak harga di tengah masyarakat,” pungkasnya. (*)
