Kapolri Warning Pemain Saham Gorengan, Polri Pantau Ketat Pasar Modal demi Investor
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam menjaga iklim investasi nasional dengan memantau secara ketat pergerakan pasar modal. Dalam rangkaian Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026, Kapolri secara khusus menyoroti praktik manipulasi saham atau yang dikenal sebagai saham gorengan karena dinilai merusak kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri di sela Rapim Polri 2026 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Sigit menegaskan, Polri terus mengikuti dinamika pasar modal, termasuk memetakan pergerakan saham-saham yang berpotensi dimanipulasi oleh spekulan tidak bertanggung jawab.
“Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita ikuti siapa saja yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut,” ujar Jenderal Sigit.
Kapolri menilai praktik saham gorengan merupakan tindakan yang sangat merugikan, tidak hanya bagi investor ritel, tetapi juga bagi iklim investasi secara keseluruhan. Menurutnya, permainan harga saham yang tidak mencerminkan fundamental perusahaan dapat menciptakan distorsi pasar dan berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
“Khususnya tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan, itu tentu tidak bagus dan sangat merusak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa langkah pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pasar modal Indonesia tetap sehat dan kredibel. Polri ingin memastikan saham-saham dengan fundamental yang kuat dapat tumbuh secara wajar tanpa tekanan dari praktik manipulatif yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Di satu sisi kita mendorong agar saham-saham yang fundamentalnya baik bisa terus terjaga. Sehingga fundamental pasar saham secara keseluruhan juga betul-betul kuat,” jelas Sigit.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa pengusutan tindak pidana di sektor pasar modal akan ditangani secara profesional oleh tim khusus di bawah jajaran reserse. Polri akan melakukan koordinasi dan pemetaan mendalam terhadap potensi pelanggaran hukum yang terjadi di bursa efek.
“Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, itu segmen tersendiri di Reserse. Nanti akan kita dalami sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
Selain isu pasar modal, Rapim Polri 2026 juga membahas sejumlah agenda strategis nasional lainnya. Mulai dari pengamanan program ketahanan pangan, pengawasan lifting minyak dan energi, hingga langkah antisipatif menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan.
Kapolri menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan agenda pembangunan nasional sangat bergantung pada stabilitas keamanan dan kepastian hukum.
“Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, baik di bidang swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, maupun program prioritas lainnya,” kata Sigit.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional hanya dapat terwujud apabila stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
“Pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik apabila stabilitas kamtibmas terjaga. Kolaborasi semua pihak menjadi sangat penting,” pungkas Kapolri. (*)
