Kasus Pemerasan Ketua Organisasi Memanas, Mahasiswa Medan Turun Jalan Tuntut Hukum Tanpa Intervensi
Medan – Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) se-Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Medan, Rabu (18/2/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa sekaligus desakan agar aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tanpa intervensi dalam penanganan kasus dugaan pemerasan yang menjerat salah satu ketua organisasi mahasiswa di Kota Medan.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dengan menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan terbuka. Massa meminta pihak kejaksaan memaparkan secara jelas perkembangan perkara dugaan pemerasan yang sebelumnya diungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan telah menetapkan tersangka oleh Polrestabes Medan.
Koordinator aksi Irhamuddin Bancin menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara objektif dan tidak boleh tebang pilih. Menurutnya, transparansi proses penanganan perkara menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Senada dengan itu, Koordinator Aksi lainnya, M. Afif Faiz, menyoroti pentingnya penerapan asas equality before the law. Ia menyatakan bahwa apabila unsur pidana telah terpenuhi dan status tersangka telah ditetapkan, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak manapun.
Sejumlah kader lainnya juga mendesak agar kejaksaan segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan penahanan apabila syarat objektif dan subjektif terpenuhi. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memastikan kepastian hukum sekaligus menunjukkan keseriusan aparat dalam menegakkan supremasi hukum.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan mahasiswa turut menyerahkan surat pernyataan sikap kepada pihak Kejaksaan Negeri Medan sebagai bentuk aspirasi resmi.
Para mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut bukan didorong oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai komitmen moral untuk menjaga integritas organisasi serta mendorong penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan di Kota Medan. (*)
