oleh

Ketua DPRD Demak Janji Libatkan Buruh Tentunkan Upah

Demak – Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet siap menampung aspirasi dari Gerakan Aliansi Buruk Demak (Gebrak).

Gebrak melakukan unjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak penggunaan regulasi PP 36 (tentang pengubahan) di depan Gedung DPRD Demak, Kamis 15 September 2022.

Unjuk rasa itu kemudian berakhir dengan audiensi yang diterima langsung oleh ketua DPRD Demak.

Dari audiensi tersebut ada dua hal penting yang mengemuka, yakni soal penolakan kenaikan BBM, dan perbaikan regulasi pengupahan.

Mengenai kenaikan BBM, Fahrudin Bisri Slamet menyatakan hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Meski demikian, pihaknya akan menampung setiap aspirasi masyarakat.

Menurut politikus PDIP itu, keprihatinan yang dialami masyarakat juga menjadi keprihatinan di pihak pemerintah.

Pemerintah juga sudah mengantisipasi kenaikan BBM tersebut dengan membuat skema-skema agar daya beli masyarakat tetap terjaga, di antaranya memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan langsung tunai (BLT).

‘’Kita semua harus menjaga kondisi saat ini tetap kondusif. Kalau sampai terjadi demo yang berakibat kekacauan, itu akan merugikan kita sendiri dan bisa menggangu ketahanan nasional serta stabilitas ekonomi,’’ ujar Fahrudin Bisri Slamet.

Untuk pengupahan, dia berjanji melibatkan para buruh dalam penentuan upah dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

‘’Besaran upah sudah disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap kabupaten/kota. Sebagai wakil rakyat, kami wajib memberikan yang terbaik untuk mereka,’’ tegasnya.