Ketua KKI Bersatu Ajak Warga Pati Jaga Kondusivitas Usai Polemik PBB dan Isu Pemakzulan
PATI – Polemik kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, menjadi perhatian belakangan ini.
Di tengah dinamika tersebut, Pandoyo, Ketua Kepala Desa Indonesia Bersatu, menyampaikan imbauan penting kepada masyarakat Kabupaten Pati.
Seruan ini diharapkan Pandoyo, dapat meredam ketegangan serta membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara masyarakat dan pemerintah demi terwujudnya Pati yang damai, maju, dan sejahtera.
“Saya mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Pati untuk bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah kita.”
“Situasi yang kondusif adalah kunci utama bagi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pandoyo.
Ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat yang masih merasa kurang puas terhadap keputusan dari Dewan atau DPRD.
“Bagi warga yang masih memiliki keberatan, mari tetap mengedepankan persatuan, musyawarah, dan semangat gotong royong.”
“Kita harus menahan diri dan menjaga harmoni di tengah perbedaan,” tambahnya.
Pandoyo menegaskan bahwa seluruh kepala desa di wilayah Kota maupun Kabupaten Pati siap bermusyawarah dengan warga untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama.
Jika diperlukan, kepala desa juga siap melibatkan aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian masalah demi memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
Pandoyo kembali menegaskan pentingnya hidup damai dan menjaga citra Kabupaten Pati di mata publik.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Pati untuk hidup aman dan damai agar kita dapat menjadi contoh bagi daerah lain.”
“Dengan menjaga keamanan dan ketenteraman, maka iklim investasi di Pati akan tetap kondusif dan dapat menggerakkan roda perekonomian.”
“Jika aksi-aksi tidak berhenti, bukan tidak mungkin investor akan menarik investasinya dari Pati,” tegasnya.
Diketahui, kenaikan tajam PBB-P2, sempat menimbulkan aksi protes besar-besaran dari warga Pati.
Kenaikan hingga 250 persen yang diterapkan pada sebagian objek pajak, meski sebagian lainnya hanya naik 50 persen dan masih dalam batas maksimal, tetap menimbulkan penolakan luas dari masyarakat.
Aksi protes semakin menguat setelah pernyataan Bupati Pati, Sudewo, dianggap menyinggung masyarakat.
Dalam pernyataannya, bupati menyatakan mempersilakan masyarakat melakukan aksi jika tidak setuju dengan keputusan tersebut.
Respon publik pun meluas dan menjadi simbol kekecewaan sekaligus bentuk protes damai dari warga.
Walaupun pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan PBB-P2 akibat masifnya penolakan, aksi masyarakat berlanjut dengan tuntutan agar Bupati Sudewo mengundurkan diri.
Namun, pada 31 Oktober 2025, DPRD Kabupaten Pati memutuskan untuk tidak memberikan rekomendasi pemberhentian bupati, meskipun menuntut adanya perbaikan kinerja.
Dari tujuh fraksi di DPRD, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang secara eksplisit meminta bupati mundur.
sumber: suaramerdeka
