Korupsi Perum Jasa Tirta II, 2 Konsultan Mangkir Pemeriksaan KPK

bhinnekanusantara.id – Dua orang konsultan, yakni Arief Setiawan dan Widio Prakoso, mangkir dari pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/3/2019). Kedua konsultan itu sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II tahun 2017 yang menjerat mantan Dirut Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputro.

“Kedua saksi tidak hadir,” kata juru bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat yang diterima, Jumat (8/3/2019).

Belum diketahui alasan Arief dan Widio tak memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Meski demikian, Febri menegaskan, tim penyidik telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap kedua saksi pada Senin (11/3/2019). “Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang hari Senin,” kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Dirut PJT II Djoko Saputra dan seorang swasta bernama Andririni Yaktiningsasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017.

Pada 2016 atau setelah diangkat sebagai bos Waduk Jatiluhur, Djoko memerintahkan relokasi anggaran. Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Strategi Korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3.820.000.000.

Selain itu Djoko juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai Rp 5.730.000.000. Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Setelah revisi anggaran, Djoko diduga memerintahkan pelaksanan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk Andririni sebagai pelaksana. Dalam menggarap kedua kegiatan itu, Andririni menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center (BMEC) dan PT Dua Ribu Satu Pangripta. Realisasi penerimaan pembayaran untuk pelaksanaan proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut adalah Rp 5.564.413.800.

Padahal, pelaksanaan lelang diduga dilakukan dengan rekayasa dan hanya formalitas. Bahkan, nama-nama para ahli yang tercantum dalam kontrak hanya dlpinjam dan dimasukan ke dalam dokumen penawaran PT BMEC dan PT Dua Ribu Satu Pangripta sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang. Selain itu, penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated.

Akibat rekayasa yang dilakukan Djoko dan Andririni tersebut, keuangan negara diduga dirugikan hingga Rp 3,6 miliar. Kerugian negara ini diduga merupakan keuntungan yang diterima Andririni dari kedua pekerjaan tersebut atau setidaknya lebih dari 66 persen dari pembayaran yang telah diterima.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

 

Sumber : Berita Satu

Editor : Aishwarya IMM Polda Jateng