oleh

KPU Bentuk Tim Teknis Atasi Masalah DPT WNA

bhinnekanusantara.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat membentuk tim teknis bersama dengan Dukcapil dan Bawaslu untuk menyelesaikan persoalan warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Tim teknis akan bekerja selama sepekan, dimulai hari Senin, 11 Maret 2019 mendatang untuk menyelusuri dan mengecek semua data WNA yang masuk DPT.

“Untuk memastikan hal tersebut (WNA masuk DPT) sudah selesai, kami sepakat dengan Pak Dirjen membentuk desk bersama, jadi ada tim teknis mewakili KPU, Dukcapil dan koordinasi dengan komisione Bawaslu,” ujar Komisioner KPU Viryan Aziz seusai rapat di Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (8/3).

Viryan mengatakan tim teknis gabungan ini nantinya akan membersihkan semua data WNA yang masuk dalam data. Termasuk, kata dia, tim teknis ini akan melakukan sinkronisasi data WNA masuk DPT baik yang ditemukan KPU, Dukcapil maupun yang ditemukan Bawaslu.

“Jadi ini kan data terus bergerak, dan semua data yang ada perlu disinkronisasikan. Agar sinkronisasinya lebih baik maka akan dijalankan oleh tim teknis, karena kalau bicara data, kan harus jelas, yang punya siapa, namanya siapa, tinggal di mana kan harus jelas,” ungkap Viryan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arief Fakhrulloh, mengatakan tim teknis gabungan yang terdiri dari pihaknya, KPU dan Bawaslu akan mulai bekerja pada awal pekan depan. Tim ini, kata Zudan akan berkantor KPU yang merupakan penyelenggara pemilu.

Menurut Zudan, tim teknis ini akan menerima semua laporan dan temuan terkait adanya data WNA yang masuk ke DPT, kemudian akan dianalisis dan dibersihkan dari DPT Pemilu 2019.

“Misalnya temuan dari Bawaslu atau temuan dari KPU daerah. Nanti langsung dibawa ke tim itu dan langsung dicocokkan oleh Kepala Dinas Kependudukan yang ada di Dinas Dukcapil. Nah datanya langsung dilaporkan ke KPU. Setelah itu nanti langsung dilakukan pencoretan,” terang Zudan.

103 WNA

Sebelumnya, Dukcapil Kemdagri telah memberikan 103 data WNA masuk DPT kepada KPU. Dari hasil pengecekan KPU secara faktual ternyata hanya 101 WNA yang masuk DPT. Ke-101 WNA tersebut tersebar di 17 provinsi di mana Bali merupakan provinsi terbanyak WNA-nya masuk DPT sebanyak 34 orang, disusul Jawa Timur 16 orang, Jawa Tengah 12 orang, Jawa Barat 10 orang dan NTB 7 orang.

Para WNA ini berasal dari 29 negara dan WNA yang masuk DPR paling banyak berasal dari Jepang sebanyak 18 orang, kemudian disusul Belanda 9 orang, Amerika Serikat, Malaysia dan Swiss masing-masing 7 orang.

Namun, data terbaru ternyata KPU kembali menemukan 73 WNA yang masuk DPT yang tersebar di 11 provinsi. Hal ini berdasarkan laporan dan temuan dari KPU daerah. KPU juga mengakui tidak menutup kemungkinan jumlah WNA masuk DPT bisa bertambah. KPU terus melakukan penyisiran dan verifikasi DPT Pemilu 2019 agar benar-benar bersih termasuk data WNA.

Sementara Bawaslu menemukan jumlah yang berbeda dari hasil penelusurannya, yakni 158 WNA pemilik KTP elektronik yang masuk DPT Pemilu 2019. Bawaslu melakukan verifikasi secara faktual dengan mendatangi WNA yang memiliki KTP elektronik berdasarkan informasi yang beredar.

Ke-158 WNA ini tersebar di 15 provinsi. WNA yang paling banyak masuk ke DPT adalah Provinsi Jawa Timur sebanyak 37 orang, disusul Bali (36 orang), Jawa Barat (29 orang), Jawa Tengah (18 orang), Yogyakarta (10 orang), dan Banten (7 orang).

Sedangkan NTB dan Sumatera Barat masing-masing sebanyak 6 orang WNA, serta Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara masing-masing 2 orang. Provinsi DKI Jakarta, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, dan Sulawesi Tengah masing-nasing mempunyai 1 orang WNA yang masuk DPT.

 

 

Sumber : Suara Pembaruan

Editor : Bhuwananda login by Polda Jateng