Mahfud: Kementerian Jangan Tonjolkan Diri Sendiri

bhinnekanusantara.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan dirinya selaku menteri koordinator punya hak veto untuk membatalkan kebijakan atau peraturan menteri yang tidak sejalan dengan visi presiden maupun berbenturan dengan menteri lain.

“Oleh karena itu tidak boleh lagi ada ego sektoral setiap menteri atau kementerian ingin menonjolkan dirinya sendiri,” kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, (24/10).

Ia menekankan bahwa para menteri di jajaran Kementerian Koordinator Polhukam harus mampu menerjemahkan visi presiden ke dalam program konkret yang produktif.

Dalam prosesnya, sambung dia, menteri koordinator bertugas untuk mengarahkan visi kepala negara yang wajib dilaksanakan oleh menteri dan kepala lembaga lain di pemerintahan.

“Saya baru saja menghadiri sidang kabinet pertama dan banyak yang disampaikan oleh presiden. Pertama, tidak ada visi menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Visinya hanya satu, yaitu Nawa Cita presiden dan wapres.”

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak menampik jika sebelumnya banyak menteri yang tidak hadir ketika diundang rapat koordinasi oleh menteri koordinator. Bahkan menteri-menteri diakuinya kerap mengutus pejabat eselon I dan eselon II untuk mengikuti rapat tersebut.

“Sekarang, pertama, harus hadir dalam rapat-rapat menteri koordinator. Kedua, menko boleh memveto kalau itu dianggap bertentangan dengan kesepakatan di lingkungan dan yang bertentangan dengan kebijakan presiden maupun yang berbenturan dengan menteri yang lain,” tandasnya.

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan dirinya selaku menteri koordinator punya hak veto untuk membatalkan kebijakan atau peraturan menteri yang tidak sejalan dengan visi presiden maupun berbenturan dengan menteri lain.

“Oleh karena itu tidak boleh lagi ada ego sektoral setiap menteri atau kementerian ingin menonjolkan dirinya sendiri,” kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, (24/10).Ia menekankan bahwa para menteri di jajaran Kementerian Koordinator Polhukam harus mampu menerjemahkan visi presiden ke dalam program konkret yang produktif.

Dalam prosesnya, sambung dia, menteri koordinator bertugas untuk mengarahkan visi kepala negara yang wajib dilaksanakan oleh menteri dan kepala lembaga lain di pemerintahan.

“Saya baru saja menghadiri sidang kabinet pertama dan banyak yang disampaikan oleh presiden. Pertama, tidak ada visi menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Visinya hanya satu, yaitu Nawa Cita presiden dan wapres.”

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak menampik jika sebelumnya banyak menteri yang tidak hadir ketika diundang rapat koordinasi oleh menteri koordinator. Bahkan menteri-menteri diakuinya kerap mengutus pejabat eselon I dan eselon II untuk mengikuti rapat tersebut.

“Sekarang, pertama, harus hadir dalam rapat-rapat menteri koordinator. Kedua, menko boleh memveto kalau itu dianggap bertentangan dengan kesepakatan di lingkungan dan yang bertentangan dengan kebijakan presiden maupun yang berbenturan dengan menteri yang lain,” tandasnya.

 

sumber : mediaindonesia

editor : dealova @polda jateng

#polres rembang #agussaibumi