oleh

Nafsiah Mboy: Jumlah Perokok Meningkat, Jumlah Penyakit Juga Meningkat

bhinnekanusantara.id – Kesehatan masyarakat dinilai sangat penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pemerintah pun didorong untuk memperhatikan kesehatan masyarakat dari berbagai sumber ancaman penyakit. Salah satunya yang disebabkan oleh rokok dan tembakau.

Menteri Kesehatan periode 2012-2014, Nafsiah Mboi menyayangkan tidak adanya sikap pemerintah dalam mengendalikan tembakau secara kompeherensif dan intensif.

“Sebab kalau kita lihat dalam studi ini juga bahwa jumlah perokok di semua provinsi meningkat termasuk usia 15-19 tahun meningkat disemua provinsi. Jadi itu adalah sudah merampas hak anak untuk hidup sehat,” ungkap Nafsiah dalam diskusi yang mengusung tema ‘Menuju Debat III, Menakar Visi Kesehatan’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Menurutnya, seiring dengan meningkatnya jumlah perokok di Indonesia, otomatis jumlah penyakit yang diakibatkan oleh rokok tersebut juga meningkat secara signifikan. Dan penyakit yang ditimbulkan pun sangat luar biasa terjadi.

“Memang beda-beda antar provinsi. Kalau kita lihat misalnya beban penyakit 2017 dan dilengkapi dengan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018 maka kanker stroke, penyakit jatung dan gagal ginjal meningkat di semua provinsi,” ujarnya.

Di lain sisi, dirinya mengapresiasi dengan adanya langkah pemerintah dengan menciptakan Instruksi Presiden (Inpres) I tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Dengan adanya langkah tersebut, dirinya mengaku sangat senang sekali. Namun, di satu sisi, masyarakat itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya.

“Jadi harus didukung oleh pemerintah dan harus dibimbing oleh pemerintah. Kalau saya melihat pemerintah yang tidak memperhatikan pengendalian rokok, pengendalian tembakau itu ibarat tangan kanan memberi makan industri rokok, tangan kiri merampas hak rakyat termasuk hak anak untuk hidup sehat dan sejahtera,” terang Nafsiah.

Terkait tidak adanya komitmen dalam mengendalikan tembakau dan rokok, dirinya pun menegaskan untuk bersama-sama menanyakan hal tersebut terhadap pemerintah, baik itu presiden maupun kepada parlemen sendiri yang bertugas untuk membuat undang-undang (UU).

“Kita ada aturan macam-macam di tingkat nasional bagaimana memastikan bahwa sampai ke daerah rakyat kita itu ada didaerah, pada saat ini masih ada 13 provinsi yang belum ada aturan sama sekali tentang pengendalian tembakau,” sebutnya.

Ketika dirinya berada dilingkarang pemerintahan presiden ke-6 Rai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dirinya mengakui jika mengendalikan industri rokok sendiri sangat sulit.

“Para anggota DPR RI, DPRD kita ngomong ya ngomong nya sih komitmen tapi menindaki pelanggaran atau mengambil tindakan postif untuk menghentikan merokok dikalangan masyarakat khususnya dikalangan masyarakt miskin dan anak-anak remaja tidak ada sama sekali,” ujarnya.

“Bahkan dalam kunjungan kerja saya di salah satu provinsi, ada Gubernur yang mengatakan jika dirinya panglima petani tembakau. Sedangkan jumlah petani tembakau cuma beberapa orang saja. Dan harga tembakau pun semakin turun,” pungkas Nafsiah.

Sumber : Breaking News

Editor : Awlina IMM Polda Jateng