OJK gandeng Polri untuk tindak tegas tekfin nakal

bhinnekanusantara.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) sepakat untuk menindak tegas pelaku insvestasi dan tekfin (teknologi finansial) ilegal yang nakal.

OJK dan Bareskrim Polri tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi (SWI) sepakat bertindak tegas untuk melindungi kepentingan masyarakat.

“Satgas Waspada Investasi dalam hal ini OJK dan Bareskrim Polri berkomitmen meningkatkan koordinasi mempercepat penindakan terhadap perusahaan investasi dan fintech (tekfin) ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi, tetapi masih beroperasi,” ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam jumpa pers bersama Bareskrim Polri di Mabes Polri Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Ia memaparkan, data jumlah tekfin peer-to-peer lending tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat.

Tongam menyebutkan, pada 2018 sebanyak 404 entitas dan pada 2019 sebanyak 826 entitas dihentikan, total mencapai 1.230 entitas. Data tersebut termasuk tambahan penanganan yang dilakukan SWI pada 16 Juli 2019 sebanyak 143 tekfin peer-to-peer lending ilegal.

Ia menerangkan, dari hasil penelusuran, 42 persen dari lokasi server entitas tersebut tidak diketahui asalnya. Namun, terdapat 22 persen dari Indonesia, 15 persen dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain.

“Tapi itu tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas tersebut,” ujarnya.

Kendati Satgas Waspada Insvestasi sudah banyak menutup kegiatan tekfin peer-to-peer lending tanpa izin OJK, namun, sambungnya, masih banyak aplikasi baru yang muncul.

“Masih banyak yang dapat diakses melalui media lain, sehingga masyarakat diminta tidak mengakses atau menggunakan aplikasi fintech peer-to-peer lending tanpa izin OJK,” tandasnya.

Masyarakat yang ingin melakukan pinjaman secara online diimbau melihat daftar aplikasi fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK pada laman www.ojk.go.id.

Tak hanya itu, SWI juga mengimbau masyarakat mengenal daftar perusahaan tanpa izin dari otoritas berwenang yang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada sikapiuangmu.ojk.go.id.

Bahkan, jika menemukan tawaran mencurigakan, masyarakat dapat mengonsultasikan atau melaporkan kepada OJK di nomor 157, atau melalui surat elektronik [email protected] juga [email protected]

Proses hukum

Menindak tekfin peer-to-peer lending ilegal bukan merupakan ranah kewenangan OJK lantaran tidak ada tanda terdaftar dan izin. Yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah tekfin peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin di otoritas tersebut.

Satgas Waspada Investasi sangat mendorong proses hukum kepada para pelaku tekfin ilegal yang melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan lainnya.

Namun, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan ada sejumlah kendala yang menghambat proses penanganan terkait laporan mengenai tekfin ilegal. Sejauh ini tercatat ada 6 kasus yang sedang ditangani dan 1 kasus sudah diselesaikan.

Kepala Sub Direktorat II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Rickynaldo Chairul mengatakan, pihaknya tengah menangani tujuh kasus terkait tekfin ilegal.

“Saat ini ada 7 kasus yang sedang kita ditangani. Yang satu sudah selesai yang pernah disampaikan (kasus VLoan). Yang lainnya masih dalam proses,” ujar Rickynaldo, (2/8).

Enam kasus lain masih berproses, kata dia, lantaran lebih mengarah kepada pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yakni mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya info maupun dokumen elektronik yang mengandung pencemaran nama baik.

 

sumber : beritagar.id

editor : saibumi @polda jateng #polres rembang

Silakan berkomentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.