Pakar: Alihkan Dana Mudik Gratis untuk Sembako

bhinnekanusantara.id – Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyrakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setidjowarno berharap pemerintah pusat segera menggodok larangan mudik mencegah semakin meluasnya penularan korona. Bukan sekedar imbauan.

 

Ditegaskannya, keputusan presiden (keppres) terkait larangan mudik sangat dinanti. “Dengan adanya keppres, daerah bisa melakukan tindakan tegas karena memiliki dasar hukum melakukan pelarangan,” katanya, kemarin (28/3).

Bila masih sekadar imbauan tidak mudik, gelombang eksodus para perantau, terutama dari kawasan Jabodetabek bakal terus terjadi. Padahal, daerah tersebut menjadi zona merah penyebaran Covid-19.

“Mudik dalam hal ini bukan mendekati Ramadan apalagi Idul fitri. Namun karena para pekerja informal seperti pengemudi ojol (ojek online), pedagang kaki lima, petugas cleaning service, office boy, buruh bangunan, serta lainnya terdampak dari menurunnya aktivintas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya. Jadi mereka berpikir daripada bertahan di perantauan tidak punya uang, mending pulang kampung,” papar Djoko.

Artinya, yang diperlukan bukan hanya larangan mudik, tapi juga bantuan untuk menyambung keberlangsungan hidup bagi masyarakat terdampak kelesuan ekonomi. Termasuk nasib perusahaan organda (PO) ketika hendak memutuskan melarang mudik.

Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah, imbuh Djoko, mengalihkan anggaran program mudik gratis ke voucher sembako dan ditujukan kepada masyarakat ekonomi lemah.

“Data pemudik gratis itu masih ada dan bisa digunakan untuk pemberian bantuan. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pengusaha mini market, sehingga voucher mudah ditukarkan ke minimarket terdekat,” terangnya.

Ketua Organisasi Angkutan  Darat (Organda) Surakarta Joko Suprapto menerangkan, tidak perlu menunggu regulasi pelarangan mudik, saat ini PO di Kota Solo juga sudah terdampak korona.

“Memang (pemilik PO) belum mengungkapkan (keluhan) secara langsung. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan penumpang. Ada yang cuma mengangkut 50 persen dari jumlah kapasitas, malah ada yang dibawahnya. Padahal berapa pun jumlah penumpangnya, biaya operasional yang dikeluarkan sama. Namun kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena wabah penyakit ini skalanya sudah internasional,” bebernya.

Apa upaya antisipasi yang dilakukan? Joko mengatakan belum ada. “Kami hanya bisa berdoa semoga kejadian ini cepat selesai. Kondisi bisa cepat kembali seperti sedia kala,” harapnya.

Sementara itu, jumlah bus maupun penumpang yang turun di Terminal Tirtonadi diklaim merosot sebesar 50 persen. Itu terjadi pasca penetapan status kejadian luar biasa (KLB) korona.

“Hanya satu dua orang saja (penumpang dari Jabodetabek) tiap bus yang turun di Solo. Atau mungkin dengan status KLB para penumpang tidak berhenti di Solo melainkan langsung menuju daerah masing-masing, seperti Wonogiri dan Pacitan. Petugas kan paham mana pemudik atau bukan, para penumpang yang turun di Solo biasa saja tidak membawa tas-tas besar seperti pemudik pada umumnya,” terang Koordinator Terminal Tirtonadi Joko Sutriyanto.

Ditambahkannya, dalam 24 jam kemarin, hanya ada sepuluh bus dari Jabodetabek. Setiap PO hanya memberangkatkan sekitar tiga bus ke ibu kota setelah korona mewabah.

Meskipun jumlah penumpang relatif sepi, protokol kesehatan pencegahan korona tetap dilakukan. Di antaranya menyemprotkan cairan disinfektan ke masing-masing penumpang di bilik khusus. Dilanjutkan mencuci tangan menggunakan sabun. Jarak posisi duduk penumpang di dalam bus ikut diatur.

“Sekalian saja. Jumlah penumpang tiap bus kan tidak ada setengahnya. Jadi diatur jarak duduknya. Begitu pula di ruang tunggu terminal,” jelas Joko.

Kasatlantas Polresta Surakarta Kompol Bursoni masih menunggu lebih lanjut terkait wacana larangan mudik. “Hasil vicon (video conference) dengan Korlantas Polri, langkah yang diambil masih upaya preventif, yakni mengimbau pemudik dari zona merah korona kembali ke daerahnya.

Hasil vicon lainnya yakni penyekatan kendaraan pribadi mulai dilakukan sejak pintu-pintu tol Jabodetabek. Untuk jumlah kendaraan di jalan-jalan kota pengawan pasca penetapan KLB, imbuh Busroni, turun hingga sekitar 70 persen.

 

editor : dealova @polda jateng

#agussaibumi