PDIP Tegas Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Reformasi Fokus ke Kultur
Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya terkait posisi dan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, PDIP menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Kelompok Fraksi PDIP Komisi III DPR RI, Safaruddin, saat rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Safaruddin menekankan bahwa reformasi Polri yang tengah berjalan perlu difokuskan pada perubahan kultur dan perilaku institusi, bukan pada perubahan sistem ketatanegaraan Polri.
“Kita lihat bergulirnya reformasi Polri, termasuk di Komisi III DPR melalui panja reformasi Polri. Harapan kami adalah adanya perubahan konkret, khususnya soal kultur, bagaimana perilaku Polri bisa berubah menjadi lebih baik dan benar-benar melayani masyarakat,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, tantangan utama Polri saat ini bukan terletak pada struktur organisasi atau mekanisme pemilihan Kapolri, melainkan pada pembenahan budaya kerja dan etos pelayanan. Ia menilai sistem yang ada saat ini sudah tepat dan justru harus diperkuat melalui pengawasan dan checks and balances.
“Yang penting itu masalah kultur, bukan perubahan sistem dan kedudukan Polri. Bukan juga perubahan sistem pemilihan Kapolri. Justru pemilihan Kapolri melalui DPR RI merupakan bagian dari checks and balances sebagai perwakilan rakyat,” tegasnya.
Safaruddin juga mengingatkan pengalaman masa lalu saat mekanisme pemilihan Kapolri tidak melalui DPR RI, yang menurutnya sempat memicu konflik internal di tubuh Polri.
“Beberapa tahun lalu pernah terjadi konflik internal di Polri karena pemilihan Kapolri tidak melalui DPR. Ada dua Kapolri yang mengaku. Namun setelah pemilihan dilakukan melalui Komisi III DPR RI, hal tersebut tidak pernah terjadi lagi,” jelasnya.
Terkait isu yang belakangan kembali mencuat mengenai kemungkinan Polri berada di bawah kementerian tertentu, Safaruddin menegaskan sikap PDIP yang konsisten menolak wacana tersebut. PDIP, kata dia, tetap mendukung Polri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendukung pemilihan Kapolri melalui Komisi III DPR dan mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden RI,” pungkasnya. (*)
