Pemkab Bina Eks Pengikut Keraton Agung di Klaten

bhinnekanusantara.id – Keberadaan Keraton Agung Sejagat Cabang Klaten di Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, langsung disikapi polres dan Pemkab Klaten. Ada 28 mantan pengikut keraton dikumpulkan di Balai Desa Brajan Sabtu malam.

 

Pembinaan dilakukan untuk mengantisipasi adanya dampak lanjutan atas keberadaan pengikut keraton abal-abal yang berpusat di Purworejo itu. Terutama bagi warga sekitar lokasi.

“Pada intinya warga sudah tidak peduli. Padahal sudah dua tahun. Mereka baru sadar setelah mbledos. Kalau ada apa-apa sebenarnya bisa dilaporkan ke bhabinkamtibmas dan babinsa setempat,” jelas Kepala Kantor Kesbangpol Klaten Dodhy Hermanu dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (19/1).

 

Dodhy menjelaskan, jika kegiatan pembinaan dan penyuluhan itu selain diikuti mantan pengikut keraton dari Kecamatan Prambanan, juga dari Kecamatan Jogonalan. Dia meminta, agar segala kegiatan yang berkaitan dengan Keraton Agung Sejagat di Desa Brajan dihentikan.

Jika eks pengikut Keraton Agung Sejagat tetap teguh pada pendiriannya diminta berpikir 100 kali lagi. Mengingat sang raja dan ratu dari keraton itu telah ditetapkan tersangka. Hal ini menunjukkan sudah ada sejumlah bukti yang mengarahkan pada tindakan pidana penipuan.

“Kalau pimpinan mereka sudah ditetapkan tersangka lantas yang katanya bakal menggaji mereka pakai dolar siapa? Daripada meneruskan lebih baik jadi relawan kemanusiaan saja,” jelas Dodhy.

Dia pun mengungkapkan pembinaan yang dilakukan hingga pukul 23.30 itu juga menerima saran dan masukan dari masyarakat. Diambil kesepakatan juga bagi yang hendak bertamu di Sanggar Awan Mukti sekaligus kediaman Sri Agung—yang menjadi pusat kegiatan Keraton Agung Sejagat Cabang Klaten—harus sesuai jam tamui. Apabila lebih dari 24 jam harus melaporkan ke pihak RT maupun RW setempat.

Dodhy juga mengingatkan jika menggelar kegiatan dengan mendatangkan banyak orang wajib melaporkan secara detail ke pihak RT/RW. Termasuk jika mengundang warga dari luar desa wajib melaporkan pihak kepolisian.

“Kalau mau mendirikan organisasi masyarakat boleh-boleh saja, tetapi ya sesuai aturan yang berlaku. Apalagi kerajaan ini juga tidak terdaftar di Kesbangpol Purworejo juga. Kalau di Klaten juga tidak ada izin dan pemberitahuan,” jelasnya.

Dia berharap dengan adanya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadikan dampak dari Keraton Agung Sejagat tidak melebar. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati. “Jika sampai menarik biaya atau iming-iming segera laporkan saja,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolsek Prambanan AKP Suyono juga menyoroti hilangnya rasa kepedulian masyarakat atas kegiatan Keraton Agung Sejagat tersebut. Dia menilai warga cenderung apatis sehingga baru ketahuan saat ini.

“Saat kemarin malam dilakukan pembinaan warga juga saling menuding terkait ketidakpedulian itu. Kalau ada kegiatan seperti itu seharusnya bisa dilaporkan kepada RT/RW dan bisa diteruskan ke kepala desa. Atau bisa saja melaporkan ke bhabinkamtimas atau babinsa,” jelasnya.

Suyono juga ikut menyadarkan para eks pengikut Keraton Agung Sejagat itu jika sejatinya mereka hanyalah korban semata. Dia berharap antar warga ada rasa saling peduli sehingga bisa saling mengingatkan ketika terjerumus pada kegiatan yang akhirnya merugikan diri sendiri.

Seperti diketahui Keraton Agung Sejagat memiliki cabang di Klaten. Dipimpin Wiwik Untari warga Dusun Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan. Dalam struktur keraton, dia dijuluki maha menteri. Pengikut diminta sejumlah uang. Di antaranya untuk pembuatan kartu tanda anggota Rp 25 ribu, seragam abdi dalem Rp 2 juta hingga iuran ratusan ribu rupiah. Mereka dijanjikan akan mendapatkan gaji berupa dolar. Namun, hingga kini tak kunjung cair. Kegiatan berpusat di Sanggar Awan Mukti Prambanan milik Sri Agung. Setelah pusat kerajaan di Purworejo dibongkar polisi, akhirnya cabang Klaten pun ikut dihentikan.

 

sumber : jawapos

editor : dealova @polda jateng

#agussaibumi