Pendekatan Humanis dan Kearifan Lokal Jadi Kunci Penegakan Hukum di Papua
JAYAPURA - Jejak Langkah Dirreskrimum Polda Papua yang Baru Kombes Pol. Parasian Herman Gultom
Belum lama ini, tepatnya Rabu (18/2), Kepolisian Daerah Papua menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama salah satunya jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum dari Kombes Pol Dr. Victor Dean Mackbon kepada Kombes Pol Parasian Herman Gultom.
Laporan: Karolus Daot _Jayapura
Di sudut ruangan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua, Selasa sore (24/2), suasana tampak tenang namun sarat akan wibawa. Di atas meja kerja, sebuah laptop terbuka bersanding dengan tumpukan buku yang tertata rapi di sisi kiri dan kanan.
Di balik meja itu, duduk seorang pria bertubuh tegap dengan sorotan mata yang begitu tajam namun meneduhkan. Ia adalah Kombes Pol. Parasian Herman Gultom, sosok yang kini memegang tongkat estafet sebagai Dirreskrimum Polda Papua.
Pria berdarah Sumatera Utara ini lahir di Jakarta, namun menghabiskan masa kecil dan pendidikan dasar hingga menengah pertama di Sulawesi, kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Jawa Tengah, tepatnya di SMA Taruna Nusantara. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian (Akpol).
Lulus dari Akpol tahun 2000, pria yang akrab disapa Kombes Herman ini memulai kariernya di Polda Jawa Tengah, bertugas di Poltabes Semarang. Dengan kecakapannya membawa ia terbang jauh ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di sana, ia mengabdi dari wilayah pesisir Maumere hingga pegunungan Manggarai. Tak hanya di dalam negeri, dedikasinya diakui dunia internasional. Dimana ia pernah menjadi bagian dari Police Advisor dalam misi perdamaian PBB selama 1,5 tahun.
Pengalaman internasional itu memperkaya perspektifnya tentang penegakan hukum yang profesional dan berstandar global. Tak hanya sampai di situ kariernya terus menanjak. Ia menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Indonesia pada 2014, lalu kembali bertugas di Jawa Tengah sebagai Waka Polres Kebumen, Kanit, hingga Kasubdit di Direktorat Krimum Polda Jawa Tengah. Pendidikan Sespimmen pun ia tempuh sebelum kemudian dipercaya menjabat Kapolres Manokwari di Polda Papua Barat.
“Salah satu capaian yang paling berkesan bagi saya adalah saat memimpin Polres Manokwari hingga naik status menjadi Polresta Manokwari. Saya Kapolres terakhir sebelum menjadi Polresta,” ujar Kombes Herman, dengan nada bangga namun tetap rendah hati.
Setelah itu, ia kembali ke Bareskrim Polri, berdinas di Dittipidum hingga Puslabfor Bareskrim, sebelum akhirnya dipercaya menjabat Dirreskrimum Polda Papua.
Meski Papua bukan wilayah yang asing baginya. Namun, menjadi Dirreskrimum di bumi Cenderawasih yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks jelas menghadirkan tantangan tersendiri.
“Secara luas wilayah, Papua sangat luas. Tantangannya bukan hanya geografis, tetapi juga sosiologis dan antropologis masyarakat,” ungkapnya.
Ia menyadari, penegakan hukum di Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam seperti di wilayah lain. Papua adalah rumah bagi ratusan suku, bahkan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua suku dari berbagai daerah ada di sini. Keberagaman ini menuntut sensitivitas dan pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal.
Oleh sebab itu dalam hal penegakan hukum penting sekali mengedepankan local wisdom atau kearifan lokal dalam penyelesaian perkara pidana. “Penegakan hukum tidak serta-merta dilakukan secara kaku. Jika ada kearifan lokal yang bisa menyelesaikan perkara, seperti melalui Restorative Justice, maka itu akan kita maksimalkan,” tegasnya.
Pendekatan ini menjadi semakin relevan dengan diberlakukannya KUHAP dan KUHP baru.
Menurutnya, perubahan regulasi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk lebih profesional, cermat, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebab baginya, hukum bukan sekadar alat represif, tetapi juga instrumen preventif. Penegakan hukum harus memberi efek jera (deterrent effect), sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar taat terhadap aturan.
Dalam konteks penanganan kasus di Papua, termasuk yang berkaitan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Dirreskrimum memiliki peran penting dalam mendukung kerja satuan tugas.
Ia menegaskan bahwa Direktorat Krimum akan terus bersinergi dengan Satgas Damai Cartenz, khususnya dalam proses investigasi dan penyidikan perkara. Mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan, koordinasi lintas satuan menjadi kunci.
Namun demikian, ia tetap menekankan bahwa pendekatan hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. “Kita harus memahami kondisi sosiologis masyarakat Papua. Itu penting agar penegakan hukum berjalan efektif dan diterima masyarakat,” ujarnya.
Di balik postur tegap dan karier panjangnya, Kombes Parasian dikenal sebagai sosok yang lembut dan mudah tersenyum. Visinya sederhana, yakni mendukung visi Kapolda Papua dalam menjaga Kamtibmas melalui penegakan hukum yang profesional, adil, dan humanis.
Ia tidak berbicara tentang ambisi pribadi. Tidak pula tentang target sensasional. Yang ia tekankan adalah konsistensi, kehati-hatian, dan komitmen untuk menjadikan penegakan hukum sebagai fondasi keamanan di Papua.
“Penegakan hukum harus menjadi fungsi preventif untuk pemeliharaan keamanan. Kami ingin masyarakat sadar dan taat pada aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Di tanah dengan bentang alam luas dan dinamika sosial yang kompleks ini, Kombes Pol Parasian Herman Gultom memulai babak baru pengabdiannya. Dengan pengalaman lintas pulau, wawasan internasional, serta pendekatan berbasis kearifan lokal, ia membawa harapan bahwa hukum di Papua dapat ditegakkan bukan hanya dengan ketegasan, tetapi juga dengan hati. (*)
