oleh

Penempatan TNI Aktif Di Kementerian Bersifat Sementara

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, wacana penempatan perwira TNI aktif untuk mengisi sejumlah jabatan di kementerian hanyalah sementara. Menurutnya, langkah menempatkan perwira TNI aktif di kementerian hanyalah berkenaan dengan langkah presiden untuk mencari solusi atas penumpukan jabatan.

“Pilihannya permanen atau tidak melekat di kementerian? Menurut saya tidak, presiden sebagai pimpinan tertinggi atas kekuatan angkatan darat, laut dan udara melekat di dalamnya pembinaan dan penggunaan kekuatan, dalam rangka pembinaan membantu KSAD mencari solusi atas penumpukan jabatan-jabatan dan perlu dicarikan jabatan sementara sehingga Presiden mengambil langkah-langkah bisa tidak ditempatkan di kementerian-kementerian,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Jumat (8/3).

Sebelumnya, muncul wacana penempatan perwira TNI aktif di kementerian atau lembaga pemerintahan mengingat ada lebih dari 500 perwira TNI aktif berpangkat kolonel yang menganggur. Meski demikian, dipastikan Moeldoko penempatan perwira TNI di badan atau kementerian ini tidak akan permanen.

“Jadi cara melihatnya adalah apakah ini permanen atau tidak? Kalau permanen akan diatur dengan cara mengubah undang-undang dan seterusnya, tapi ini tidak permanen. Penempatan perwira TNI di badan-badan atau kementerian bukan upaya presiden mengembalikan dwifungsi ABRI, ini harus dibedakan, jadi cara melihatnya secara utuh,” tegasnya.

Moeldoko menerangkan, berdasarkan Pasal 47 ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, seorang prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada 10 bidang. Kesepuluh bidang tersebut yakni kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Contohnya, Kepala BNPB yang sekarang dijabat oleh seorang perwira TNI aktif Letjen Doni Monardo.

“Ada 10 fungsi yang dibebankan ke TNI tapi presiden akan lihat efektivitas organisasi, efektif tidak? Misalnya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) efektif tidak diisi sipil? Sementara ini situasi kedaruratan perlu kecepatan dan perlu komando, koordinasi dan kolaborasi yang kuat sehingga ada upaya pemerintah untuk memasukkan jabatan kepala BNPB itu diisi oleh TNI dan polri, maknanya boleh sipil tidak? Ya tentu boleh,” jelas Moeldoko.

Dia memastikan TNI tidak akan masuk ke dalam jabatan-jabatan lain. Oleh karena itu, Moeldoko meminta agar wacana penempatan perwira TNI aktif di kementerian atau lembaga pemerintah ini tidak dikembangkan ke mana-mana.

“Kemudian ada wacana para kolonel senior dan berbintang ditempatkan di kementerian tapi bukan jabatan struktural ini juga belum tahu di mana, jadi jangan dikembangkan ke mana-mana karena ini belum ‘clear’. Tunggu saja seperti apa tapi intinya presiden sama sekali tidak ada keinginan mengembalikan dwifungsi TNI,” jelasnya.

Masa Lalu
Terpisah, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, dwifungsi ABRI adalah masa lalu dan tidak ada rencana TNI untuk mengaktifkan dwifungsinya.

“Itu (dwifungsi ABRI) sudah ke laut, sudah hilang. Sudah tidak ada lagi dwifungsi ABRI,” kata Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3).

Menurut dia, dwifungsi ABRI adalah sejarah masa lalu yang tidak akan lahir kembali. Saat ini TNI lebih profesional.

Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan, penempatan personel TNI di kementerian atau lembaga sudah diatur dalam UU TNI. Di mana prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga negara.

“Saat ini kenyataannya tidak hanya 10 kementerian dan lembaga, tapi ada 12 kementerian dan lembaga,” katanya.

Dia mengatakan ada dua lembaga itu lahir setelah UU TNI lahir dan sudah diduduki oleh TNI aktif, yakni Bakamla dan BNPB.

“Kedua lembaga itu memerlukan keterlibatan TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya,” katanya.

Begitu juga pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang perlu keterlibatan TNI di perbatasan dalam upaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dengan adanya perubahan nama lembaga, seperti Basarnas yang berubah menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dan Lemsaneg yang berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka perlu dilakukan perbaikan nomenklatur sehingga UU TNI perlu direvisi.

“Tetapi, saat ini ketakutannya begitu tinggi, takut dwifungsi ABRI akan lahir kembali. Tidak seperti itu,” tegas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) ini.

Ia menambahkan, UU TNI perlu disesuaikan agar tidak hanya menjawab tugas pokok TNI, tetapi juga untuk mengakomodasi kebutuhan personel TNI di dua lembaga baru itu, yakni Bakamla dan BNPB.

Panglima TNI pun menegaskan, TNI berkomitmen untuk menjaga demokrasi dan tidak ada niatan untuk kembali mengaktifkan dwifungsi ABRI.

“Itu langkah mundur. Saat ini, TNI sudah profesional. Kita akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” tuturnya.

 

 

Sumber : ValidNews

Editor : Bhuwananda login by Polda Jateng