oleh

Pengadilan Negeri Salatiga Canangkan Zona Integritas

bhinnekanusantara.id – Upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta agenda menuju pencapaian wilayah bebas korupsi maupun pungutan liar (pungli), Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Salatiga melakukan penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Widarti mengatakan upaya menciptakan wilayah birokrasi bersih serta melayani sekarang tengah diupayakan serius ditempatnya selama menjadi pimpinan.

“Kami sudah melakukan upaya-upaya pelayanan melalui online supaya budaya lama yang seringkali terjadi tidak ada lagi. Ini komitmen bersama menuju wilayah bebas korupsi,”terangnya kepada Tribunjateng.com sesuai Pencanangan Pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB di Aula Pengadilan Negeri Salatiga, Selasa (12/3/2019)

Menurut Widarti saat ini masyarakat apabila ingin mengajukan gugatan maupun lainnya dijamin tidak ada lagi pungutan karena seluruh biaya administrasi telah disebutkan jelas melalui layanan online.

“Para pihak tidak perlu datang ke pengadilan terutama untuk pengajuan gugatan, setelah dikirim dan diperiksa nanti juga akan mendapat notifikasi biaya pembayaran perkara,” katanya

Ia menambahkan apabila ditemukan pejabat atau karyawan pada pengadilan negeri Salatiga terbukti masih melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat atau membuat nama institusi buruk diharapkan melapor.

Dikatakannya, sejak awal November 2018 lalu seluruh pelayanan pengurusan perkara sidang atau pengajuan gugatan dan sebagainya telah diarahkan ke digital.

Hal itu kata dia, sebagai upaya mencegah terjadinya pungutan atau kompromi serta lobi-lobi antara masyarakat pemohon dengan pihak pengadilan negeri Salatiga.

Wakil Walikota Salatiga Muh Haris menyampaikan selama ini pelayanan birokrasi di Kota Hati Beriman dinilai telah relatif baik. Beberapa tuntutan seluruh pos pelayanan bebas korupsi, pungli dan sebagainya terus digencarkan.

“Baik KKN karena kebutuhan maupun memang rakus dalam setiap kesempatan terus kami ingatkan. Serta dalam waktu dekat ini Pemkot juga akan melakukan penandatangan serupa agar terus ingat larangan korupsi atau pungli,” tegasnya.

 

 

 

Sumber : Tribun Jateng

Editor : Bhuwananda login by Polda Jateng