Pernah Berurusan Hukum, E-Warung di Rembang Ingin Didampingi Kepolisian

bhinnekanusantara.id – Pengurus e-warung di Rembang mengaku resah dan khawatir dalam proses pelayanan terhadap para penerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Kini, mereka pun mendapatkan pendampingan khusus dari pihak kepolisian.

Pemilik E-Warung Desa Pasar Banggi, Ramiyati bercerita, sejumlah pemilik E-Warung termasuk dirinya pernah dipanggil ke kantor polisi karena diduga ada unsur KKN, padahal menurutnya e-warungnya telah melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BPNT dengan baik.

“Ada keresahan kemarin, waktu kami dipanggil di polres Rembang. Harapannya kami minta binaan dari Kapolres supaya kami bisa berjalan maksimal, e-warung sebagai amanah negara yang menyalurkan BPNT secara tepat dan tidak melanggar hukum,” katanya dalam acara perayaan hari ulang tahun pertama e-warung di Balai Kartini Rembang, Senin (20/1/2020).

Di kesempatan yang sama, Kapolres Rembang, AKBP Dolly A Primanto menjelaskan, pendampingan e-warung sebenarnya sudah dilakukan melalui Binmas dan Babinkamtibmas yang bertugas di tiap wilayah.

“Pendampingan sejak MoU awal Pak Binmas sudah mendampingi, pendampingannya dalam apa dulu karena sesusai regulasi kita kan sesuai aturan main. Babinkamtibmas nggak bosan-bosannya mengingatkan e-warung, yang jelas rutin, nanti pak Binmas yang mengumpulkan dengan cara-cara kepolisian mungkin sebulan sekali,” jelas Dolly.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz yang juga hadir dalam kesempatan itu menegaskan Pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses pelaksanaan e-warung dan penyaluran BPNT. Menurutnya, Pemerintah dalam hal itu hanya berkapasitas untuk mengawasi dan monitoring distribusi.

“Pemerintah tidak akan mengintervensi hal-hal yang teknis. Saya serahkan sepenuhnya kepada KPM dan e-warung. Yang ini dikehendaki oleh BNI sebagai bank yang ditugasi untuk menyalurkan dana BPNT,” paparnya.

“Pemerintah tugasnya hanya mengawasi dan memonitor distribusi program tersebut. Jadi, tidak ada yang lain. e-warung yang menetapkan BNI. Tapi di luar kan beredar isu miring e-warung yang menentukan Bupati dan wakil Bupati,” lanjutnya.

Adapun nilai BPNT tahun 2020 yang semula hanya Rp 110 ribu kini menjadi Rp 50 ribu rupiah per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perbedaannya selain beli beras dan telur, dalam program ini digunakan untuk beli protein nabati dan protein hewani.

 

sumber : nurfm

editor : dealova @polda jateng

#agussaibumi