Denpasar — Ketua Dewan Pembina DPD Patriot Garuda Nusantara (PGN), Pariyadi, membantah keras kalau aksi pelarangan kegiatan People’s Water Forum (PWF) yang dilakukan PGN karena diperintah Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra. Hal itu diungkap Pariyadi menanggapi pertanyaan wartawan yang hadir di Hotel OranJje, Rabu (22/05) petang. Rekaman pernyataan lisannya juga beredar di berbagai jejaring whatsapp grup.
Sebelumnya beredar dan viral di media, ormas PGN dan Aliansi Masyarakat Bali (AMB) melakukan tindakan pelarangan dan pembubaran kegiatan PWF di Hotel OrenJje. Beberapa media mengutip kegiatan pelarangan oleh PGN ini dilaksanakan atas perintah Pj. Gubernur Bali SM. Mahendra Jaya.
Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Gus Yadi ini mengungkapkan upaya pembubaran kegiatan PWF dilakukan semata-mata karena kecintaannya pada Bali dan Indonesia. Tidak ada yang memerintahkan, termasuk dari Pj. Gubernur Bali dan pihak Kepolisian. PWF disebutnya merupakan kegiatan tandingan yang berpotensi mengganggu acara World Water Forum (WWF).
“PGN siap pasang badan menghadapi siapapun yang coba-coba mengganggu jalannya WWF. Ini harga mati dan komitmen kami sebagai anak bangsa untuk memastikan kenyamanan para delegasi yang hadir di WWF,” ujar Gus Yadi.
Sebelumnya, dalam pantauan Gus Yadi, PWF sudah ditolak mengadakan kegiatan tandingan di ISI Denpasar, LPMP Denpasar dan tempat lainnya serta sampai saat ini belum mengantongi ijin dari kepolisian. Begitu juga peserta PWF kebanyakan dari luar Bali dan terdiri dari orang-orang yang patut dicurigai akan mengganggu WWF. Kegiatan yang akan dilaksanakan PWF juga disinyalir bisa mengganggu jalannya KTT WWF.
“Boleh dong kami waspadai. PWF itu sengaja memilih tempat dan waktu yang sama dg WWF. Kalau memang niatnya baik dan benar-benar peduli air, bisa saja mereka mengadakan di tempat lain (tidak di Bali – red) dan waktu yang berbeda,” tanya Gus Yadi seraya menekankan PGN sebagai ormas yang peduli dan cinta tanah air berkewajiban mendukung pelaksanaan WWF di Bali berjalan dengan lancar.
Gus Yadi juga mengungkapkan, sikapnya ini didukung oleh berbagai komponen masyarakat yang peduli dan mendukung WWF yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bali (AMB). AMB inilah yang kemudian menentang keras kegiatan PWF di Hotel Oranje.
Sebelumnya, di sela mengikuti Sidang DPRD Bali, Pj Gubernur Bali, SM. Mahendra secara tegas menyampaikan tidak pernah melarang kegiatan PWF, bahkan sangat mengapresiasi kebebasan berekspresi masyarakat.
Mahendra mengungkapkan dirinya tidak pernah memberikan arahan lisan maupun tertulis pada pihak manapun terkait berita yang menyebut ada pihak-pihak yang mengklaim mengikuti arahan dari Pj. Gubernur Bali terkait pembubaran acara tersebut. Bahkan bertemu dan bertatapan muka pun tidak pernah dengan pihak bersangkutan.
“Saya bahkan tidak tahu ada Ormas PGN, apalagi ketemu dengan Ketua ataupun Pengurus PGN,” ungkapnya di Denpasar Rabu (22/5).
People’s Water Forum (PWF) atau Forum Air untuk Rakyat yang digelar oleh Pro Demokrasi (Prodem) Bali di Denpasar menurut Mahendra tidak perlu dipermasalahkan apalagi ada upaya untuk dibubarkan. Mahendra berpendapat forum ini merupakan hak warganegara untuk berekspresi.
“Kami tidak melarang kegiatan untuk berekspresi menyampaikan pendapat, apalagi dilakukan dalam forum akademik, karena agenda PWF tersebut sebenarnya sejalan dengan agenda WWF, yaitu sama-sama bertujuan menjaga ketersedian air untuk kelangsungan kehidupan,” kata Pj. Gubernur.
Kritik yang dilontarkan PWF pada penyelenggaraan forum air terbesar dunia WWF ke 10 tahun 2024 dimana Bali menjadi tuan rumah, menurut pria kelahiran Singaraja, Buleleng ini, adalah hal biasa yang harus disikapi dengan positif, karena pada dasarnya WWF dan PWF memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga ketersediaan air guna kelangsungan kehidupan.
“Yang utama, kita semua harus sepakat bersama-sama menjaga situasi di Bali agar tetap aman, shanti dan nyaman bagi siapapun,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menuturkan PWF memang sudah sering melontarkan suara-suara sumbang terhadap forum air internasional itu sejak digelar kali keempat di Meksiko pada 2006. PWF juga mau menginterupsi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat akan membuka WWF ke-10.
“Saat opening ceremony (WWF ke-10) malah Pak Jokowi mau diinterupsi,” tutur Basuki di The Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (21/5/2024)
Meski begitu, Basuki memastikan kritikan PWF tidak akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan berbagai hal yang dibicarakan selama perhelatan WWF ke-10 di Bali. Namun, Basuki belum mengetahui duduk perkara aksi anarkistis PGN terhadap PWF.
“Menurut WWC (World Water Council), saya juga bersama WWC, (PWF) itu NGO (ormas) yang (dianggap mengganggu). Tadinya, (PWF) mau dicekal. Saya bilang, ‘no’ (jangan),” katanya.
Basuki pun memastikan kejadian tersebut tidak mengganggu jalannya ajang WWF ke 10 tahun 2024 yang telah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Senin (20/5) lalu di Kawasan ITDC, Nusa Dua.(saibumi)
