PKB Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Abdullah: Ini Warisan Reformasi Gus Dur
Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menegaskan sikap tegas mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut disertai pengingatan atas peran historis Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi tokoh kunci pemisahan Polri dari ABRI pada era reformasi.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi III DPR RI, Abdullah, dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Abdullah mengungkapkan, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan hasil perjuangan politik dan demokrasi pada masa awal reformasi. Ia menyebut Gus Dur, selaku Presiden RI kala itu sekaligus pendiri PKB, berani mengambil sikap tegas dengan melawan dominasi elite militer demi memisahkan Polri dari ABRI.
“Gus Dur berani terbuka melawan elite militer waktu itu. Pada akhirnya muncul TAP MPR yang memposisikan Polri di bawah Presiden dan dipisahkan dari ABRI,” kata Abdullah.
Menurut Abdullah, ketentuan tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan produk reformasi yang memiliki nilai historis dan ideologis kuat. Oleh karena itu, PKB menilai upaya untuk mengubah posisi Polri—termasuk wacana menempatkan Polri di bawah kementerian—bertentangan dengan semangat reformasi yang diperjuangkan Gus Dur.
“Karena itu, ketika ada person yang mengatasnamakan kader ideologis Gus Dur lalu berani mengubah ketentuan ini, saya nyatakan PKB akan selalu berada di barisan paling depan untuk mendukung Polri tetap di bawah Presiden dan Kapolri dipilih melalui DPR,” tegasnya.
Abdullah menegaskan PKB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga keputusan strategis yang ditetapkan oleh pendiri partai. Ia memastikan PKB tidak akan tinggal diam jika ada upaya menggeser posisi Polri dari bawah Presiden.
“Ini adalah produk pendiri partai kami yang wajib kami lindungi. Jangan khawatir, Pak Kapolri, PKB paling terdepan untuk melawan siapa pun yang mengatasnamakan kader ideologis Gus Dur jika mencoba mengubah atau menggeser posisi Polri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdullah menyebut dukungan PKB sejalan dengan kebutuhan menjaga stabilitas demokrasi dan konsistensi sistem ketatanegaraan. Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi eksekutif, pelayanan publik, serta penegakan hukum yang harus berada dalam satu garis komando pemerintahan.
Sikap PKB ini menambah deretan dukungan fraksi-fraksi di DPR yang secara terbuka menyatakan Polri idealnya tetap berada langsung di bawah Presiden, di tengah pembahasan reformasi kelembagaan kepolisian dan revisi regulasi terkait Polri. (*)
