Polda Jateng Ungkap Barang Bukti dan Alasan Penangkapan Aktivis AMPB Pati
SEMARANG – Polda Jawa Tengah merilis barang bukti berupa foto kasus pemblokiran Jalan Pantura Pati yang menyeret dua aktivitas Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Teguh Istiyanto dan Supriyono Alias Botok.
Pemblokiran Jalan Pantura Pati itu dilakukan menggunakan mobil Chevrolet dan Ford Ranger.
Dua mobil itu digunakan menutup jalan di depan gapura Desa Widorokandang, Kecamatan Pati, Jumat (31/10/2025) petang, sekitar pukul 18.00 WIB atau setelah Sidang Paripurna DPRD Pati soal pemakzulan Bupati Sudewo.
Lantas, apa yang membuat Polda Jateng mengambil alih kasus yang terjadi di Pati ini?
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan, kasus ini ditarik polda untuk mempercepat penanganan kasus.
“Iya, kami ambil alih agar kontrol penanganannya lebih mudah dan cepat,” jelas Artanto, Minggu (2/11/2025).
Dua pentolan AMPB tersebut ditangkap polisi dengan tudingan telah memblokir jalan Pantura yang merupakan jalur lalu lintas nasional.
Aksi itu dilakukan tak lepas dari putusan DPRD Pati yang menolak memakzulkan Bupati Sudewo dalam rapat paripurna yang dilakukan di hari yang sama.
Upaya pemakzulan Bupati Pati Sudewo dipicu kenaikan PBB hingga 250 persen yang membuat masyarakat Pati menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025 lalu.
Dari aksi demonstrasi itu, polisi juga telah menangkap sejumlah orang dan menetapkannya sebagai tersangka.
Dijerat Pasal Berlapis
Selepas ditetapkan sebagai tersangka, dua pentolan AMPB dibawa ke rumah tahanan (rutan) Polda Jateng di Kota Semarang.
“Iya, dua tersangka sekarang sudah ditahan di rutan Polda Jateng,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio, Sabtu (1/11/2025) malam.
Kedua tersangka dijerat Pasal 192 ayat (1) KUHP tentang menghalangi atau merusak jalan umum dengan ancaman pidana sembilan tahun penjara.
Selain pasal tersebut, kedua tersangka dijerat pula Pasal 160 KUHP mengenai tindakan penghasutan, Pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHP berkaitan keikutsertaan melakukan tindakan pidana.
