oleh

Polres Tegal Deklarasikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Pungli dan Korupsi

bhinnekanusantara.id Demi meningkatkan mutu pelayanan, Polres Tegal Polda Jateng mencanangkan dan menandatangani deklarasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Selasa (12/3/2019) ini.

Polres Tegal merupakan institusi kelima di Kabupaten Tegal setelah Kodim 0712/Tegal, Kejari Slawi, Pengadilan Negeri (PN) Slawi, dan Pengadilan Agama (PA) Slawi yang telah berkomitmen menuju wilayah bersih pungli dan bebas dari korupsi.

Penandatanganan zona integritas ini langsung dilakukan oleh Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto di hadapan Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie dan jajaran Forkopimda lainnya.

“Kita jadi institusi kelima yang berkomitmen WBK di Kabupaten Tegal. Semoga Pemkab Tegal bisa segera menyusul untuk zona integritas,” kata Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto kepada Tribunjateng.com, di ruangan Aula Mapolres Tegal, Selasa (12/3/2019).

Setelah penandatanganan WBK, dia menyebut bakal ada tantangan baru yang harus disikapi pihaknya dalam melayani warga Kabupaten Tegal.

Utamanya, tambah Kapolres, pembenahan pada penataan di bidang pelayanan publik yang bersih bebas pungli, baik di layanan SKCK, SIM, maupun tanggap cepat aduan laporan dari masyarakat.

Namun, Dwi mangaku ada satu kendala yang membuat pihaknya harus berfikir lebih demi memberikan pelayanan bermutu dan terpercaya.

“Ada satu kendala yakni di ruang pelayanan. Tanah Polres Tegal ini, arsipnya punya tanah milik TNI. Kita tidak bisa seenak-enaknya melakukan design. Namun, tentu ini tidak boleh menjadi penghambat,” ujar Dwi.

“Atas kritikan itu, akhirnya kami pun berbenah dan melakukan redesign ulang supaya daya tampung bagi pemohon SIM bisa tercukupi. Tentunya lebih membuat nyaman masyarakat,” tegas Kapolres.

Adapun dalam penandatanganan zona integritas ini, Polres Tegal menyatakakan sanggup dan berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi, menjunjung tinggi kode etik dalam pelaksanaan tugas, tidak korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara, Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie menuturkan, penetapan zona integritas ini nantinya harus siap dinilai oleh masyarakat.

 

Sumber : Tribun Jateng

Editor : Kiss login by Polda Jateng