oleh

PPID Kabupaten Tegal Dituntut Berikan Layanan Keterbukaan Informasi Publik, Begini Kata KIP Jateng

bhinnekanusantara.id Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diharapkan mampu memberikan informasi bermutu kepada masyarakat.

Lebih dari itu, PPID juga berperan penting dalam bidang penyimpangan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan informasi.

“Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana,” terang Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie, saat Rakor Peningkatan PPID di Gedung Candra Kirana Setda Kabupaten Tegal, Rabu (13/3/2019).

Menurut Ardie, peranan PPID sangat penting dalam menginformasikan kebijakan, program, dan kegiatan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.

Terlebih, kegiatan itupun didukung adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam hal ini, dia menyoroti era keterbukaan di masyarakat yang kini secara mudah dapat mengunggah ekspresi dan pemikirannya di dunia maya.

Namun, kebanyakan dari masyarakat ini tidak mengetahui apa yang mereka ungkapkan di dunia maya sehingga dapat berimbas ke dunia nyata.

“Celakanya jika yang menjadi objek kekesalan masyarakat tersebut adalah pelayanan publik di Lingkungan Pemkab Tegal. Hal tersebut tentunya tidak perlu terjadi, jika memiliki sistem informasi lengkap, terbuka, dan mudah diakses,” kata Ardie.

Ardie melanjutkan, kepada jajaran Dinas Kominfo Kabupaten Tegal sebagai leading sektor pengelolaan data dan informasi, untuk lebih giat, responsif, serta adaptif.

“Diimbangi komitmen di masing-masing OPD untuk mengupdate data terkini,” sambungnya.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir mengungkapkan, ketika suatu daerah mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, dipastikan tidak adanya korupsi.

“Sebab, tujuan dari UU itu adalah keterbukaan. Artinya, semua kegiatan yang dilakukan atau terealisasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan. Apapun itu,” tegas pria yang disapa Petir itu.

Petir menambahkan, dengan adanya UU keterbukaan itu, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan menertibkan Informasi layak kepada masyarakat.

“Demikian juga dalam menyediakan informasi publik harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan,” cetus Petir.

 

 

 

Sumber : Tribun Jateng

Editor : Gendhuk login by Polda Jateng