Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Kepala BGN, Wakapolri hingga Kapolda Metro
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan negara kepada sejumlah pejabat pemerintahan dan perwira tinggi Polri dalam momentum peresmian dan groundbreaking 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
Penghargaan yang diberikan meliputi Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, hingga Satyalencana Wira Karya. Penganugerahan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 12 dan 13 TK Tahun 2026.
Dalam pembacaan keputusan presiden, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa besar di bidang atau peristiwa tertentu yang dinilai bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa.
Daftar Penerima Tanda Kehormatan:
Bintang Jasa Utama
Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional)
Bintang Jasa Pratama
Dedi Prasetyo (Wakapolri)
Sonny Sanjaya (Wakil Kepala BGN, mewakili dua penerima lainnya)
Bintang Jasa Nararya
Wahyu Widada (Irwasum Polri, mewakili empat penerima lainnya)
Satyalencana Wira Karya
Asep Edi Suheri (Kapolda Metro Jaya)
Wisnu Hermawan Februanto (Kapolda Sumatera Utara)
Zaini Sidi (petambak)
Kapolri Listyo Sigit Prabowo turut hadir menyaksikan langsung penganugerahan tersebut.
Momentum ini bukan sekadar seremoni. Pemberian tanda kehormatan berlangsung di tengah penguatan program nasional di bidang pemenuhan gizi dan ketahanan pangan, termasuk pengembangan ribuan SPPG Polri yang ditargetkan memberi manfaat bagi jutaan masyarakat.
Pemberian Bintang Jasa kepada Kepala BGN dan jajaran Polri dinilai sebagai simbol kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas nasional, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan rantai pasok pangan.
Sementara Satyalencana Wira Karya yang disematkan kepada para Kapolda dan pelaku usaha tambak mencerminkan apresiasi terhadap kontribusi nyata di lapangan—baik dalam aspek keamanan maupun ketahanan pangan produktif.
Dengan penganugerahan ini, Presiden mengirim pesan kuat bahwa kerja konkret, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi masyarakat akan mendapat penghormatan tertinggi dari negara. Momentum tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan nasional: keamanan, gizi, dan kesejahteraan harus berjalan beriringan menuju Indonesia Emas 2045. (*)
