Ribuan aparat dikerahkan untuk pengamanan sidang di MK

bhinnekanusantara.id – Sekitar 3.000 personel aparat gabungan disiagakan untuk pengamanan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar mulai Jumat, 14 Juni 2019.

Kesiapan itu ditunjukkan dengan Apel Gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Pemprov DKI Jakarta dalam Apel Konsolidasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan Pengamanan (PAM) sidang PHPU di MK.

Apel tersebut digelar di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019) pagi. Kapolda Metro Jaya, Inpektur Jenderal (Irjen) Polisi Gatot Eddy mengatakan aparat TNI-Polri ingin memberikan yang terbaik bagi keamanan warga DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pihaknya, kata dia, meminta seluruh jajaran agar tetap bersiap untuk melakukan pengamanan di MK. Adapun apel ini merupakan wujud keberhasilan Operasi Ketupat sekaligus persiapan pengamanan menjelang sidang.

“Selain Apel Konsolidasi Ketupat Jaya juga apel kesiapan pengamanan sidang PHPU di Mahkamah Konsititusi. Apel diharapkan jadi sarana konsolidasi untuk mengecek sejauh mana kesiapan personel dan peralatan yang akan dilakukan untuk pengamanan tersebut,” tuturnya

Apel tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Pangdam Jaya TNI Mayjen Eko Margiyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Panglima Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Eko Margiyono meminta seluruh personel mematuhi aturan dalam bentuk pengamanan. Ia juga mengimbau agar seluruh personel tidak mudah termakan isu bohong alias hoaks.

“Saya tegaskan kepada seluruh personel untuk waspada pada seluruh provokasi yang memecahkan TNI-Polri. Jangan mudah percaya pada berita hoaks. Jangan ada TNI-Polri yang jadi provokator dan sebar berita bohong,” imbau Eko.

Tak perlu unjuk rasa

Calon presiden Prabowo Subianto telah mengimbau pendukungnya untuk tidak mendatangi MK selama proses persidangan.

“Percayalah pada hakim-hakim (MK). Apa pun keputusannya, kita sikapi dengan dewasa, tenang, dan mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara. Itu sikap dan permohonan kami,” imbau Prabowo dalam video, Rabu, (12/6).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, meminta imbauan Prabowo itu dipatuhi. “Kalau menganggap Pak Prabowo dan Bang Sandi sebagai pemimpin, pendukung harus mematuhi imbauan Pak Prabowo,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara MK, I Dewa Gede Palguna menyampaikan, unjuk rasa tak perlu dilakukan. “Sebab, kami memeriksa perkara secara independen dan imparsial berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan,” ujar Juru Bicara MK Palguna yang juga hakim konstitusi.

Dia menandaskan, persidangan bisa diikuti masyarakat di mana saja, tidak hanya melalui televisi, tetapi juga kanal siaran langsung di Youtube MK.

Gugatan sengketa PHPU pasangan Prabowo-Sandi ke MK disampaikan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi-Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Penetapan tersebut ditolak oleh BPN Prabowo-Sandi, kemudian mereka mengajukan gugatan sengketa PHPU ke MK (24/5).

Sidang gugatan PHPU Presiden 2019 akan dimulai Jumat, 14 Juni 2019. Persidangan yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan itu akan digelar mulai pukul 09.00 WIB.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan, dalam sidang perdana, seluruh hakim konstitusi akan mendengarkan dalil permohonan yang diajukan pemohon yakni pihak capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Mengacu pada Peraturan MK (PMK), pihak termohon yakni KPU, pihak terkait yakni pihak pasangan calon 01, serta pemberi keterangan dalam hal ini Bawaslu hanya mendengarkan pembacaan bukti-bukti yang dibacakan oleh pihak penggugat.

“Setelah menyerahkan permohonannya kemudian diregistrasi di dalam sidang itu, pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya di depan persidangan, di depan termohon di depan pihak terkait dan Bawaslu,” jelas Fajar, Kamis (13/6).

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengisyaratkan tidak akan kembali melakukan pembatasan akses pada sejumlah fitur media sosial pada masa sidang di MK.

“Pemerintah tidak melakukan pembatasan kalau memang tidak signifikan mempengaruhi masyarakat, jadi tidak ada alasan,” ujar Rudiantara.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kembali mengingatkan bahwa pembatasan layanan media sosial tidak diperlukan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

 

 

Sumber : Beritagar.id

Editor : Kiss login by Polda Jateng

Silakan berkomentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.