Rumah Besar Rekon

bhinnekanusantara.id – Guru besar dan kriminolog kenamaan JE Sahetapy (2002) pernah mempertanyakan mengapa bangsa yang katanya berbudaya, berbudi luhur, ramah, tamah, sopan, santun, religius, tolong menolong, gotong royong, berubah menjadi bangsa atau masyarakat yang homo homini lupus, anarkistis, brutal, dalam hampir seluruh bidang kehidupan dan strata.

Memang faktanya, di tengah masyarakat masih kita jumpai sepak terjang manusia yang suka menggunakan cara-cara keji dan biadab untuk ‘menghakimi’ sesamanya. Di antara kita, gampang menjerumuskan diri menjadi pendestruksi dan ‘penjagal’ hak-hak sesama.

Setidaknya berkaca pada reaksi atas hasil pemilu yang memunculkan radikalisme, dapat terbaca kesan, bila ada aktivitas politik dengan target besar, ‘ongkos’ yang harus dibayar masyarakat atau negeri ini sangat besar. Seperti mengorbankan harmoni sosial dan hidup berkeadaban.

Semestinya, hidup di negara yang berpijak norma yuridis (konstitusi) seperti di RI ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau dibayangkan akan muncul banyak horor atas setiap produk penyelenggaraan pesta demokrasi. Sayangnya, kondisi paradoksal yang terjadi bahwa norma yuridis atau konstitusi terasa belum cukup ampuh berhadapan dengan elemen bangsa yang ‘bernafsu besar’ dalam menjalankan ritus politiknya.

Terlepas apa pun putusan yang dijatuhkan MK nantinya berkaitan dengan penyelesaian sengketa pilpres (mulai sidang pendahuluan tanggal 14 Juni), yang jelas ini momentum fundamental merekonstruksi bangunan kehidupan kemasyarakatan yang terkoyak.

Mereka yang sedang bertikai dan potensial akan melanjutkan melakukan praktik-praktik ketidakadaban pascaputusan MK, diminta dengan sangat secara bersama menjadikan MK sebagai ‘rumah besar’ rekonsiliasi. Artinya, setiap subjek politik yang berbeda keinginan harus saling berangkulan menerima realitas keadilan yang diberikan MK sebagai sang ‘pengawal konstitusi’.

Ada pesan moral filosofis untuk yang bersengketa dalam kitab klasik Durratun Nashihin yang ditujukan pada mereka yang sedang bertikai, “Apakah kau telah berlaku baik pada mereka yang berlaku buruk padamu? Apakah kau marah pada orang yang menganiayamu? Apakah kau ajak bicara orang yang telah meninggalkanmu? Apakah telah kau hubungi dan memulai silaturahim orang yang telah memutuskan silaturahimnya padamu?”

Pesan itu idealitasnya menjadi kritik menyejukkan bangunan persaudaraan politik dan yuridis kedua kubu. Pasalnya, mereka ‘kurang’ membumikan persaudaraan, rentan berseteru, jalani hidup dan desain atmosfer saling bersinggungan. Dan merasa tak berada dalam satu bangunan ‘rumah’ yang mengukuhkan jiwa keindonesiaan (kebangsaan).

Mereka sepertinya belum sukses menikmati pelayaran sebuah ‘kapal besar’ yang mengiklimkan sikap saling menyayangi. Memberdayakan dan menjunjung tinggi kesetiakawanan, dan inklusivitas persaudaraan sosial-politik. Mereka seperti sedang berlayar tanpa kompas yang mengarahkan pada kiblat yang saling mengonvergensikannya.

Mereka tampak menjadi cermin sebuah bangsa yang gampang ‘mengeksplorasikan’ atau memasifikasi amarah, rentan mengalirkan darah, mudah tergiring permusuhan yang sepertinya sulit mencapai titik nadir.

Rasa cinta mereka pada sesama belum disemaikan menjadi cahaya yang menabur benderang bagi kemaslahatan universal dan multikultural bumi pertiwi ini. Etos persaudaraan sedang terkoyak dan bisa distigma mendekati zona degradasi kebersamaan atau kesatuan. Pasalnya, di antara mereka lebih terbius memasuki poros penasbihan arogansi atau sifat pementingan kelompok secara berlebihan.

Merajut kembali persaudaraan
Peradilan MK harus dijadikan momentum bukan sebatas keadilan atau kebenaran hukum. Tetapi, juga wajib sebagai jalan menghidupkan dan membumikan hak konstitusionalitas warga menikmati kedamaian dan keberlanjutan hidupnya dalam konstruksi yang disebut Anshari Thayib ‘paradigma kemanusiaan’ (an-naz’ah al-insaniyah). Artinya, apa yang diberikan MK harus dieksistensikan dan diprogresfitaskan sebagai upaya mewujudkan hak-hak kemanusiaan manusia Indonesia.

MK itu sejatinya bisa dijadikan jalan yudisial merajut kembali persaudaraan kemanusiaan yang terkoyak. MK menyediakan momentum bagi setiap segmen politik untuk menjalin dan menyejarahkan ‘rumah rekonsiliasi’. Sekat-sekat yang selama pemilu terbentuk akibat anyaman friksi kepentingan yang berelasi dengan ‘tangan-tangan kotor’ sudah saatnya dicairkan demi Indonesia mendatang.

Pencairan keadaan melalui lisan hakim MK supaya kondisi bangsa menjadi progresif dan kondusif, serta humanistik harus ditunjukkan guna memprevensi kemungkinan munculnya kondisi kaos atau praktik radikalitas masif antarelemen kekuatan politik.

Upaya seperti itu akan merekonstruksi makna persaudaraan kemanusiaan dan politik. Tidak hanya terbatas ranah individual, tetapi juga ranah sosial, kultural, dan kebangsaan. Berbagai dimensi ini bisa saja dimasuki setiap elemen yang menjadi pelaku politik ini, manakala mereka memang mempunyai komitmen untuk mewujudkannya.

Di hadapan sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa ganjil yang akan terjadi di akhirat kelak. Katanya, “Ada serombongan orang yang pakaian dan wajahnya tampak bersinar dan bercahaya. Mereka ini mengundang rasa takjub para Nabi dan pejuang yang mati sahid.” “Siapakah mereka yang mendapat keistimewaan di hari Perhitungan itu?” tanya sahabat-sahabatnya. “Mereka merupakan kumpulan orang-orang yang semasa di dunia telah menjalin persaudaraan yang suci, tak dijangkiti sifat dengki, amarah, dendam, sakit hati, saling menyakiti, dan menzalimi yang lain dengan tangannya.”

Hikayat itu mengajarkan, agar sesama subjek politik tidak menghalalkan sifat kedengkian, dendam, apalagi menghabisi atau ‘memutilasi’ sesamanya. Sifat tak terpuji harus steril dari bangunan persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan. Sifat–sifat mulia harus selalu dimenangkan dan diprogresifkan supaya antarsesama bisa saling menerima dengan kebeningan nurani.

Pesan kenabian itu mengajak setiap komponen bangsa menempatkan sifat-sifat terpuji sebagai ‘pakaian’ yang menjaga aurat diri, sesama, dan bangsa. Sifat inilah yang akan mengantarkan dirinya sebagai pemenang sejati kehidupan berbangsa ini. Pasal dari sifat inilah Indonesia sebagai “rumah besar” bisa dijaga dan digunakan mewujudkan hidup saling berdampingan  dalam kebinekaan dan kesentosaan.

Itu artinya kebahagiaan di dunia (Indonesia) atau di akhirat nanti akan berhasil ditunainya jika subjek politik mampu mengonstruksi persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaannya dengan cinta universalitas. Cinta inilah yang dapat memediasi dan mengintegrasikan perbedaan etnik, ketaksepahaman visi, dan disparitas kepentingan golongan/parpol.

“Tak disebut beriman di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri.” Demikian penegasan Nabi Muhammad SAW yang mengajak setiap subyek politik untuk selalu merajut dan membugarkan persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaanya dengan cinta.

 

 

Sumber : MediaIndonesia

Editor : Kiss login by Polda Jateng

Silakan berkomentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.