Said Iqbal Tegaskan Kapolri Harus di Bawah Presiden demi Profesionalisme Polri
Jakarta – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan dukungan tegas agar Kapolri dan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai, posisi tersebut merupakan kunci utama untuk menjaga profesionalisme, wibawa, serta arah reformasi kepolisian di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Iqbal kepada wartawan pada Rabu (28/1/2026). Ia menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak boleh dimaknai secara sempit dengan mengganti pimpinan atau mengubah struktur kelembagaan secara tergesa-gesa.
“Reformasi kepolisian bukan berarti ujug-ujug mengganti Kapolri. Kapolri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia untuk menjaga wibawa dan profesionalisme Polri,” ujar Said Iqbal.
Menurutnya, agenda reformasi Polri seharusnya diarahkan pada penguatan nilai-nilai profesionalisme, supremasi sipil, serta pendekatan yang humanis dalam pelayanan dan penegakan hukum. Ia mengingatkan agar reformasi tidak bergeser ke arah pendekatan militeristik yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi.
Sikap Said Iqbal tersebut sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Senin (26/1/2026), Kapolri menegaskan bahwa posisi Polri saat ini sudah ideal.
“Kami institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Posisi Polri saat ini adalah posisi yang paling ideal. Kami bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Jenderal Sigit.
Kapolri menambahkan, keberadaan Polri langsung di bawah Presiden memungkinkan institusinya bergerak cepat ketika negara membutuhkan, tanpa terhambat birokrasi yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan.
“Kalau Polri berada di bawah kementerian, itu berpotensi menimbulkan matahari kembar. Di sisi lain, dengan berada langsung di bawah Presiden, kami bisa langsung bergerak saat negara membutuhkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk menjabat sebagai menteri kepolisian. Namun, tawaran itu ditolaknya secara tegas demi menjaga prinsip independensi Polri.
“Kalau saya harus memilih, bahkan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujarnya yang disambut tepuk tangan anggota Komisi III DPR RI.
Dukungan dari Said Iqbal menambah daftar tokoh politik dan masyarakat yang menilai bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara yang profesional, independen, dan berorientasi pada pelayanan publik. Posisi tersebut dinilai selaras dengan semangat reformasi serta kebutuhan menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (*)
